REPUBLIKA.CO.ID, oleh Alkhaledi Kurnialam
PANDEGLANG -- Sudah satu tahun bencana tsunami Selat Sunda menerjang sebagian wilayah Banten hingga Lampung. Ratusan orang meninggal dan belasan ribu jiwa harus mengungsi karena bencana meluluhlantakkan kawasan di tepi pantai Selat Sunda.
Setahun berselang, ternyata kondisi para korban terdampak khususnya yang selamat dan mengungsi hingga kini masih belum pulih. Ratusan orang masih tinggal di hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah dengan kondisi memperihatinkan.
Salah seorang korban yang mengungsi di Huntara Labuan, Pandeglang, Kaliri (56), mengaku terpaksa harus tinggal berhimpitan dengan sembilan anggota keluarganya di hunian dengan ukuran 3x6 meter.
"Anak saya delapan, empat balita, tiga sekolah satu sudah kerja, terus ditambah saya sama istri jadi semuanya 10. Kalau dibilang sumpek ya jelas, tapi kita terima saja, bersyukur saja ya namanya manusia diuji, mau bagaimana lagi kan adanya cuman ini. Rumah hancur, barang-barang habis karena tsunami," jelas Kaliri, Ahad (22/12).
Untuk mengatasi kepadatan di tempat tinggalnya, terkadang anak-anaknya harus bergantian menumpang tidur di hunian sanak keluarganya yang juga menjadi pengungsi. Namun saat ini dua anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan pesantren, dan anak sulung yang sudah bekerja.
"Dua anak saya sekolahkan di pesantren, jadi nginap di pondok mereka. Tapi seminggu sekali biasanya mereka pulang, jadi kalau lagi penuh itu mereka nginap di rumah bibinya," jelasnya
Ia berharap agar pemerintah segera menyediakan hunian tetap (huntap) bagi dirinya dan 130 pengungsi lain di huntara Labuan. Tempatnya yang jauh dengan lokasi mereka mengais rezeki dan padatnya pemukiman di huntara disebutnya membuat para pengungsi tidak betah.
"Kita mau usaha tapi tempat huntara ini jauh kalau buat usaha, sementara 80 persen pengungsi di sini itu mata pencahariannya nelayan dan kapalnya hacur semua karena tsunami. Kalau huntap kan katanya lebih luas rumahnya ada dua kamar juga jadi tidak padat kayak gini," katanya.
Ukuran huntara yang sangat sempit tidak hanya dikeluhkan Kaliri. "Pinginnya cepat bisa dipindahkan ke huntap, paling terasa itu di sini jauh sama pantai kalau buat usaha. Sebelum tsunami itu saya bisa dagang makanan pepes ke pengunjung pantai, sekarang mah nggak bisa, cuma ngandelin penghasilan suami saja yang kerja di laut. Suami juga kadang dapat kadang nggak," tutur salah seorang pengungsi di Huntara Labuan, Maryanah (44 tahun).
Masalah nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari disebutnya jadi masalah terbesar yang mendera dirinya dan 130 pengungsi lain di Huntara Labuan. Pasalnya, saat ini tidak ada lagi bantuan yang disalurkan pemerintah kepada para pengungsi, sementara penghasilan mereka hingga kini belum menentu.
"Habis semua kan yang kita punya waktu tsunami itu, nggak ada sisa. Cuma pakaian yang menempel di badan aja. Padahal masih ada anak yang harus disekolahin, anak yang paling gede juga sekarang nggak lanjut sekolah SMA lagi karena nggak ada biaya buat ongkosnya, apalah," ujarnya.
Kondisi hunian sementara (huntara) Kaliri (56 tahun) Salah seorang korban bencana tsunami Selat Sunda yang mengungsi di Labuan, Pandeglang, Banten, Ahad (22/12). Kaliri tinggal bersama sembilan orang anaknya di ruangan yang hanya seluas 3x6 meter.
Janji Huntap
Janji fasilitas huntap yang ia dengar akan lebih besar ukurannya dari huntara disebutnya juga jadi alasan keinginan untuk pindah. Hunian sementara yang hanya berukuran 3x6 meter untuk tempat tidur empat orang anggota keluarganya dirasa terlalu sesak. "Cuma satu ruangan kan, numplek semua jadi satu," keluhnya.
Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Entis Basari Ilyas mengatakan pembangunan Hhntap diperkirakan akan dimulai pada pada tahun depan. Alasannya karena pencairan dana hibah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru akan turun pada akhir Desember ini.
"Saat ini sedang menunggu pencairan dari Kementerian Keuangan ke Kabupaten Pandeglang. Beberapa waktu lalu kita baru saja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pembangunan huntap. Bupati Pandeglang juga sudah menandatangani surat kesediaan menerima hibah. Kemungkinan turun dananya akhir Desember ini," jelas Entis.
Untuk membangun huntap bagi korban tsunami, ia menyebut Kabupaten Pandeglang akan menerima dana sebesar Rp 64 miliar. Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk membangun huntap di delapan lokasi.
"Lahannya kan yang menangani itu Perkim ya, tapi saya dengar sudah hampir selesai untuk pembebasannya. Nantinya huntap akan dibangun di Labuan sebanyak Lima di Kecamata Sumur, selebihnya di Panimbang, Labuan dan Carita," tuturnya.
Entis meminta para pengungsi korban tsunami untuk sabar menunggu proses pembangunan huntap selesai. Ia mengklaim pemerintah sudah mengupayakan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi pengungsi.
"Kita sudah upayakan maksimal, saya imbau kepada korban untuk menunggu. Saya perkirakan bulan Januari atau Februari itu sudah proses sudah tahap perencanaan pembangunan dari mulai kajian sampai lelang," tuturnya.
Kondisi tempat MCK para korban tsunami Selat Sunda di hunian sementara (huntara) Labuan, Pandeglang, Banten, Ahad (22/12). Pengungsi mengeluhkan sejumlah fasilitas MCK yang sudah rusak hingga jumlahnya yang sediki
Target Molor
Sebenarnya Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menargetkan pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi rumah dalam kategori rusak berat akibat tsunami di Kabupaten Pandeglang akan selesai pada Agustus tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten M Yanuar, yang mengaku yakin pembangunannya akan selesai bahkan sebelum jadwal karena pembangunan akan dimulai di sembilan titik lokasi relokasi, tanpa menunggu seluruh lahah tersedia semua.
“Targetnya Agustus sudah selesai sesuai jadwal. Tapi pembangunan Huntap ini tidak menunggu semua lahan siap, jadi langsung dibangun pada lahan yang sudah tersedia,” ucap M Yanuar, pada bulan April tahun ini.
Yanuar menjelaskan bahwa pembangunan huntap didanai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diserahkan kepada masyarakat dengan sistem transfer ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk diserahkan kepada masyarakat. Dinas Perkim, lanjutnya, termasuk Kementerian PUPR akan mendampingi pekerjaan secara teknis khususnya terkait penyusunan site plan dan pembangunan rumah Huntap.
“Lahan yang sudah tersedia dalam rencana relokasi itu 10 lokasi, dan dua di antaranya itu milik Pemkab Pandeglag. Sebenarnya tiga tapi ada satu lokasi milik Pemkab Pandeglang itu lahannya belum siap, yang untuk mematangkan lahannya saja itu butuh biaya Rp 3 miliar, jadi jauh lebih mahal dari bangunannya,” terangnya.
Kerugian Tsunami
Tsunami di Selat Sunda berdampak besar ke pariwisata dan infrastruktur di Banten. Setidaknya dari kerusakan fasilitas infrastruktur di Kecamatan Sumur di kilometer 6,6-7,5 dan kilometer 14-16 yang rusak berat ditaksir kerugian hingga Rp 8,1 miliar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pernah mengestimasi nilai kerugian hotel yang terdampak tsunami Selat Sunda sebesar Rp 180 miliar. Ketua Harian PHRI BPD Provinsi Banten Ashok Kumar mengatakan bahwa kerugian sebesar Rp 180 miliar tersebut hanya kerugian di Tanjung Lesung, Banten. Tapi bila dikalkulasi kerugian dari segi wisata mencapai Rp 500 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika