REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku telah mengakomodir banyak masukan dari seniman dalam merancang ulang proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah pengadaan amphiteater.
"Konsepnya sudah kami terima lama, saat ini sedang didiskusikan dengan arsitek untuk 'redesign'. Banyak masukan seniman juga yang dipertimbangkan," kata Dirut PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto di Balai Kota Jakarta, Senin (24/12).
Masukan dari seniman tersebut termasuk pengadaan amphiteater, kineforum serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang naik dari 11 persen jadi 27 persen. "Adapun masalah hotel itu missinfo, mudah-mudahan jika revisi final, bisa terwujud itu semua. Tapi bagaimanapun kami fasilitasi wisma untuk para seniman," kata Dwi.
Yang paling penting dari semuanya adalah Jakpro menjadi pengelola. Namun bukan persoalan keseniannya, tapi pemeliharaan sarana dan prasarana yang saat ini ada di sub bidang pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) TIM.
"Jadi ini memang usulan kami bahwa setelah ini jadi, Jakpro akan mengelola khusus pemeliharaan dan maintenance," katanya.
Sedangkan untuk program kesenian akan melalui Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai kurator. Nantinya dari hasil kurasi itu akan ditampilkan di TIM. "Jadi Jakpro enggak ambil pengelolaan keseniannya, tapi hanya bidang pemeliharaan sarpras. Jadi sebetulnya ini klop," kata Dwi.
Senin petang, Jakpro bersama Pemprov DKI Jakarta dimediasi oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dengan seniman-seniman yang beraktivitas di TIM untuk mengungkapkan aspirasinya terkait revitalisasi TIM. Hasilnya nanti untuk memberikan gagasan pengelolaan TIM yang lebih baik di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Fraksi PDI Perjuangan ingin agar pengelolaan TIM yang lebih baik yang tidak menghilangkan roh TIM sebagai pusat kebudayaan. "Karenanya kami inisiasi pertemuan ini agar harapan dan gagasan dari para seniman tersampaikan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika