REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka dan Iit Septyaningsih
JAKARTA -- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuturkan, setidaknya ada dua tantangan besar yang harus dihadapi PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan Direktur Utama baru, Zulkifli Zaini. Tantangan tersebut adalah penentuan model bisnis dan menjaga keberlanjutan PLN.
Toto menjelaskan, PLN harus menentukan arahan bisnisnya ke depan. Apakah masih akan mengurus usaha dari hulu (pembangkit) hingga hilir (distribusi), atau akan fokus pada aspek distribusi saja. "Ini harus ditentukan karena berdampak pada kebutuhan capex (capital expenditure atau belanja modal)," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (24/12).
Apabila PLN memutuskan menguasai bisnis dari hulu hingga hilir, Toto mengatakan, kebutuhan capex akan sangat besar. Nilai tersebut kemungkinan tidak dapat ditanggung sendiri oleh PLN. Kecuali, negara dapat turun membantu pendanaan capex melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ataupun model lain.
Tantangan kedua, sustainabilitas PLN. Toto mengatakan, banyak pertanyaan yang harus dijawab PLN.
Salah satunya, mengenai kemungkinan penyesuaian tarif harga listrik atau kenaikan tarif listrik dapat segera dilakukan.
Jika pemerintah dan DPR memutuskan tidak perlu menaikkan tarif, maka konsekuensinya adalah subsidi pemerintah ke PLN harus terus dilakukan. Kebijakan ini dilakukan guna menambal selisih harga pokok produksi listrik dengan harga jual.
"Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah akan kuat bayar subsidi itu," tutur Toto yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia ini.
Oleh karena itu, Toto mengatakan, tugas direktur utama yang baru kini adalah kombinasi penyelesaian jangka pendek dengan jangka pendek. Untuk jangka pendek, ia harus mampu menyehatkan situasi keuangan perusahaan. Sementara, jangka panjangnya, membuat layanan PLN menjadi lebih baik dengan keterbatasan yang ada.
Di sisi lain, Komisaris Utama PLN yang baru, Amien Sunaryadi juga memiliki tugas besar. Toto mengatakan, Komisaris Utama harus mampu melakukan monitoring ketat terhadap keuangan PLN. "Agar, uang triliunan yang dipakai untuk kebutuhan capex dan opex (operating expenditure/ belanja operasional) dapat diminimalisir tingkat kebocorannya," ucapnya.
Kemarin, Senin (23/12), Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN dan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN. Sepak terjang keduanya selama ini menjadi alasan Erick Thohir menunjuk untuk memimpin perusahaan listrik milik negara tersebut.
Dua pekerja memasuki terowongan proyek konstruksi PLTA Jatigede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). PLN menargetkan PLTA tersebut bisa beroperasi pada September 2020 mendatang.
Dukungan Positif
Kemarin, Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengucap syukur atas keputusan penunjukan Dirut PLN definitif. "Alhamdulilah, akhirnya kita punya bapak," kata Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani, di Jakarta, Senin, (23/12).
Menurutnya, sejak Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka korupsi PLTU Riau-1, kursi pimpinan PLN tidak kunjung diisi. Sripeni Inten Cahyani sebenarnya ditunjuk menjadi Direktur Pengadaan Strategis I. Hanya saja jabatan Pelaksana Tugas (Plt) juga harus diampunya sejak 2 Agustus 2019.
Selain Sripeni, Muhammad Ali, yang menjabat sebagi Direktur Sumber Daya Manusia PLN juga sempat menduduki kursi Plt Dirut PLN. Muhammad Ali merupakan Plt pertama yang ditunjuk sejak Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka pada April 2019.
Setelah Muhammad Ali, Djoko Rahardjo Abumanan yang terpilih menjadi Plt Dirut PLN pada Mei 2019. Ia pun menjabat sebagai direktur pengadaan strategis II PLN.
Kini, kata Sripeni, PLN tinggal menunggu keputusan selanjutnya dari Zulkifli Zaini terkait susunan baru direksi perusahaan. "Belum tahu (perubahan susunan direksi), saya kan direktur pengadaan strategis I hanya tambahan tugas sebagai Plt Dirut. Nanti semua tergantung Pak Dirut yang baru," katanya.
Kemarin keputusan RUPS juga mengangkat dan menetapkan Suahasil Nazara sebagai wakil komisaris utama, Darmawan Prasodjo sebagai wakil direktur utama, dan Sinthya Roesly sebagai direktur keuangan.
Penunjukan Zulkifli dan Amien ditanggapi cukup positif. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan penetapan bos baru PLN berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan dan performa perusahaan setrum negara tersebut.
"Pengalaman keduanya tentu akan meningkatkan profesionalisme dan transparansi manajemen PLN dan akan memberikan dampak yang positif meningkatnya kualitas pelayanan dan performa PLN ke waktu mendatang," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam keterangan resminya di Jakarta.
Rosan mengatakan bahwa Kadin Indonesia menyambut baik dan mendukung terpilihnya Zukifli Zaini sebagai Direktur Utama dan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN. "Kami pelaku usaha akan terus membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan PLN untuk mewujudkan sinergitas yang akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik," katanya.
PLN
Menjalankan Mandat
Kepada media, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa kesehatan neraca keuangan perusahaan merupakan salah satu poin penting untuk dapat melaksanakan mandat pemerintah.
"Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandat kecuali keuangannya baik. Jadi kami, direksi maupun komisaris akan upayakan agar keuangan PLN sehat neracanya, sehat cash flow-nya," ujar Zulkifli Zaini di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).
Selain menjaga neraca keuangan, ia menambahkan, PLN juga dituntut untuk mengatasi pemadaman listrik dan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. "Kami menyadari harapan masyarakat, kita harus mampu atasi pemadaman listrik, sudah tentu tarif harus terjangkau," katanya.
Dengan demikian, ia mengatakan pihaknya akan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG). Zulkifli juga mengatakan, PLN diminta pemerintah untuk turut serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan listrik hingga pelosok.
"Arahan berikutnya, Menteri BUMN meminta kepada kami, pastikan PLN jadi perusahaan yang mampu topang pertumbuhan ekonomi sediakan listrik ke seluruh pelosok pedesaan," katanya.
Agar dapat melaksanakan mandat pemerintah, Zulkifli menambahkan, PLN juga dituntut untuk menjalankan operasional secara efisien. "Artinya, didukung oleh organisasi yang solid, sumber daya manusia juga diharapkan kompeten dan saling kerja sama atau bersinergi dan memiliki orientasi untuk melayani," katanya.
Kemudian, lanjut dia, PLN dituntut menjalin kemitraan yang sehat, adil, dan ekosistem yang kondusif. "Sudah tentu kita akan memberikan pelayanan dan berkomunikasi dengan stakeholder dengan baik. Kita harap reputasi PLN ke depan lebih baik. Kita harus adopsi teknologi inovasi dan pelayanan dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika