REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengakui adanya miskoordinasi antara perangkat dinas dengan tim panitia penilai, sehingga Diskotek Colosseum mendapatkan Adikarya Wisata 2019. Walaupun penghargaan tersebut telah dicabut, namun proses pemeriksaan di inspektorat masih berjalan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian DKI Sri Haryati yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata terbaru, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD DKI. Sri Hartanti mengakui memang ada miskoordinasi antara Disbudpar DKI dengan tim penilai Adikarya Wisata.

Hal itu seperti sebelumnya sudah ada surat teguran terhadap industri pariwisata tersebut. "Tapi kenapa itu kok tidak diberikan kepada tim penilai," katanya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Senin (23/12).

Dengan adanya surat teguran tersebut, ia menegaskan tim penilai seharusnya tidak memberi penganugrahan Adikarya Wisata kepada Colosseum. Bahkan, kata dia, jangankan menjadi pemenang, seharusnya Colosseum pun tidak masuk ke dalam nominasi. Surat teguran tersebut, dikatakan dia, sudah diserahkan ke mantan Kepala Disbudpar DKI Jakarta Toni Bako.

"Iya oleh kepala dinas saat itu. Ya dia penanggungjawabnya di bidang tersebut. Makanya kami sekarang lakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)," kata Sri Haryati.

Diakui dia, dewan meminta penjelasan terkait dengan kronologis penghargaan Adikarya Wisata dan polemik yang terjadi setelahnya. Penjelasan disampaikan secara internal namun belum selesai dan akan dilanjutkan awal Januari 2020 mendatang karena ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan Disbudpar.

Soal penghargaan Adikarya Wisata Colosseum yang dicabut, Sri Haryati mengatakan tidak ada pengalihan penghargaan ke diskotek lain. "Karena dalam surat itu ada disclaimer pada saat proses tersebut. Salah satunya itu ada pembiaran beberapa temuan narkoba. Kemudian kita cabut penganugerahan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika