Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

 

10 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

LIPI: Masalah Besar RI Ketimpangan Sosial, Bukan Radikalisme

Senin 30 Dec 2019 04:51 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Teguh Firmansyah

Pengamat Ekonomi dan Politik (Ekopol) Fachry Ali dan Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro dalam diskusi Outlook Ekonomi-Politik Indonesia 2020, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Ahad (29/12).

Pengamat Ekonomi dan Politik (Ekopol) Fachry Ali dan Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro dalam diskusi Outlook Ekonomi-Politik Indonesia 2020, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Ahad (29/12).

Foto: Republika/Ali Mansur
Ketimpangan sosial diakibatkan dari ekonomi global yang stagnan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan bahwa persoalan besar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan radikalisme tapi ketimpangan sosial.

 

Menurutnya ketimpangan sosial ini diakibatkan dari ekonomi global yang stagnan. Dengan ketimpangan sosial itu muncul gejolak-gejolak yang akhir-akhir ini terjadi.

Baca Juga

"Kita sedang mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Jadi yang dihadapi itu bukan radikal radikul. Kalau pemerintah tidak melakukan perubahan yang fundamental maka stagnasasi akan terus terjadi," ujar Siti Zuhro dalam diskusi Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (30/12).

Siti Zuhro menambahkan, di antara indikator ketimpangan sosial itu dapat dirasakan secara nyata yaitu masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Bahkan ketimpangan sosial ini dapat ditemukan tidak jauh dari Ibu Kota Jakarta. Ia mencontohnya di Provinsi Banten yang angka penganggurannya sangat tinggi.

Artinya, ketika ada pengangguran yang tinggi maka dapat dipastikan ditemukan kemiskinan yang signifikan pula.

"Jadi yang harus dipikirkan oleh negara itu bagaimana mengentaskan kemiskinan, agar ketidakharmonisan ditengah-tengah masyakarat juga bisa ditangani," tambah Siti Zuhro.

Oleh karena itu, kata Siti Zuhroh, negara atau pemerintah harusnya tidak fokus pada permasalahan radikalisme, juga jangan terus-terusan di bawa ke ranah politik identitas.

Justru yang harusnya menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, Siti menilai, potensi radikalisasi masih ada jika ketimpangan sosial dan SDM-nya tidak diperbaiki.

Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan lebih terhadap pendidikan politik. Salah satunya, adalah dengan melakukan pembenahan pada skema partai politik. Sebab, kata Siti Zuhroh, sampai sekarang skema dan kualitas partai politik di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Apalagi hingga saat ini perbaikin mutu pendidikan politik masih hanya sekedar wacana maka tidak heran jika setiap menjelang pemilihan umum (Pemilu) selalu bermunculan partai-partai baru.

"Harus ada perbaikan pendidikan politik dan regulasinya. Tidak bisa lagi kita memberikan kebebasan berserikat lalu bikin partai yang terus muncul tiap mau pemilu. Kalau memang kita menganut sistem presidensial maka harus segera dibenahi," tegas Siti Zuhroh.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile