REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan penanganan bencana banjir di provinsi paling barat Indonesia itu terkendala anggaran yang sedikit, sedangkan wilayah banjir yang harus dikendalikan luas.

"Membutuhkan biaya yang besar dan sebagian besar sungai besar di Aceh berada di bawah kewenangan pusat. Belum lagi ini diperparah tata kelola lingkungan yang buruk, pembalakan liar, dan pembakaran hutan dan lahan," kata Kepala Pelaksana BPBA Sunawardi, Kamis (2/1).

Dia menyebutkan anggaran pengendalian atau penanganan banjir sebesar Rp 15,6 miliar pada 2019. Untuk 2020 anggaran disediakan sekitar Rp 22,6 miliar.

Ia menyebutkan penanganan jangka pendek yang dilakukan BPBA dengan mempersiapkan desa tangguh, memasukkan anggaran desa untuk kebutuhan kesiapsiagaan dan penanganan darurat yang menjadi prioritasnya. Pusat data dan informasi (Pusdatin) BPBA mencatat kejadian bencana lain yang juga berdampak besar pada masyarakat seperti bencana angin ribut yang terjadi 95 kali, banjir genangan 70 kali, longsor 26 kali, banjir luapan 24 kali dan gempa bumi sebanyak 14 kali dengan kekuatan mulai 5,0 hingga 5,3 skala richter.