REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Alkhaledi Kurnialam, Antara
SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten menetapkan status tanggap darurat banjir yang berlangsung selama dua pekan hingga Selasa (14/1). Penetapan status dilakukan setelah lima daerah di Banten dilanda bencana banjir yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang dan Kabupaten Serang.
Sementara saat ini sudah ada tiga daerah yaitu Lebak, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang menetapkan status tanggap darurat.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten bahkan menyebut ada 33 kecamatan dan 68 desa terdampak dalam bencana ini. Banjir juga memaksa ribuan warga harus mengungsi di 13 posko pengungsian, 2.000 rumah terdampak, 14 jembatan dan 1 ruas jalan rusak.
"Bupati Lebak dan Wali Kota Tangerang sudah menyatakan status tanggap darurat. Sehingga Gubernur dapat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana provinsi melalui SK (surat keputusan) dan saat ini sudah ditandatangani," kata Gubernur Wahidin, Jumat (3/1).
Wahidin mengungkapkan, ditetapkannya status Tanggap Darurat Bencana bertujuan agar penanganan terhadap dampak bencana dapat lebih ditingkatkan. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi dampak yang meluas akibat bencana yang saat ini sudah terjadi di lima kabupaten/kota di Banten.
“Selain itu kan curah hujan masih diprediksi tinggi, jadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik masyarakat maupun petugas harus ditingkatkan, untuk menghindari dampak yang lebih besar nantinya. Jumlah kerugian secara material saat ini masih dalam tahap menghitung kerusakan seperti jembatan hanyut, ditambah jalan, belum lagi di kota Kota tengerang cukup parah ada 56 titik (banjir). Sementara pemerintah belum bisa menyampaikan berapa kepastian jumah korban jiwa karena masih mendata," ujarnya.
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Banten, Giman, mengatakan penetapan status bertujuan agar banjir diberlakukan penanganan khusus. Banyaknya titik banjir dan korban mengungsi pada bencana kali ini disebutnya memang sudah selayaknya masuk dalam katagori darurat bencana provinsi.
"Darurat bencana ini maksudnya agar semua turun membantu, memang bencana apapun harus sinergi semua, tapi darurat bencana ini artinya diberikan penanganan khusus. Tahapannya kan siaga, darurat bencana lalu ada pascabencana. Kalau sudah darurat itu Basarnas juga turun. Jadi bukan artinya momok menakut-nakuti masyarakat atau apa," jelas Giman.
Ratusan rumah warga terendam banjir di Perumahan Pondok Arum, Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2019).
Dengan adanya status darurat bencana, kata Giman, penanganan korban menurutnya akan lebih terorganisir. Struktur penanganan lebih dibuat jelas dengan kepala daerah atau orang yang ditunjuk kepala daerah diberi wewenang menjadi pemegang komando dalam penyelamatan warga terdampak.
"Dalam kondisi darurat ini praktis yang pertama adalah penyelamatan jiwa atau evakuasi korban. Baru nanti nanti ada konseling trauma korban dan rehab atau rekondisi jalan atau bangunan rusak oleh dinas terkait. Kalau sudah seperti ini, semua turun, pemerintah, dunia usaha masyarakat semua membantu," ungkapnya.
Namun Giman juga mengimbau agar masyarakat yang ingin membantu para korban dengan bantuan uang atau tenaga, harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPBD sebagai komando utama dalam penanganan bencana. "Kita apresiasi masyarakat yang ingin membantu, tapi kita harap semuanya satu pintu. Silakan koordinasikan dengan BPBD untuk semua bantuan, jangan sampai memberikan sendiri nanti malah jadi korban di area bencana," tuturnya.
Sementara Kepala Balai Besar BMKG wilayah II, Hendro Nugroho menyebut bahwa cuaca ekstrem akan terus melanda hingga Sabtu (4/1) di DKI, Banten dan Jawa Barat. Ia menuturkan bahwa puncak curah hujan memang diprediksi terjadi antara Januari atau Februari.
"Kita belum bisa tentukan kapan pastinya puncak musim hujan ini, hanya prediksinya memang puncaknya ada di antara Januari dan Februari. Yang terjadi di Sajira pada awal tahun itu curah hujannya sampai 57 milimeter memang sudah lebat tapi belum sampai kategori sangat lebat. Sangat lebat itu ketika curahnya 1-100 milimeter dalam 24 jam," terang Hendro.
Cuaca buruk yang terjadi di Banten, DKI dan Jawa Barat ini, Hendro mengharp agar waspada dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan bencana yang timbul. "Masyarakat harus lebih waspada ya, dengan menyiagakan diri seperti membersihkan lingkungan, bagi yang di perjalanan juga harus dalam kondisi prima karena jalanan lebih licin dan memantau terus info dari BMKG," terangnya.
Hari ini, aktivitas ekonomi warga Kota Tangerang mulai berangsur normal. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Agus Henra di Tangerang, menuturkan pemilik toko saat ini sudah kembali membersihkan tempat usahanya setelah banjir surut.
Toko-toko sudah buka dan proses jual beli pun kembali normal lagi. "Ada yang masih membersihkan, tapi ada juga yang sudah buka," katanya.
Kondisi posko pengungsian korban banjir di gedung PGRI Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten.
Akses jalan yang sudah kembali normal mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas sedia kala. Petugas gabungan masih membantu di beberapa lokasi dalam pembersihan. "Satpol PP, DLH dan PU bantu warga maupun pemilik toko dalam pembersihan lumpur," ujarnya.
Camat Cibodas Mahdiar menjelaskan jika banjir di wilayahnya sudah surut sejak kemarin akibat luapan Kali Sabi. Wilayah yang didominasi UMKM dan industri tersebut pun sudah normal kembali.
Karyawan pabrik dan penjual telah membuka lapaknya kembali. Warga pun telah melakukan transaksi seperti biasa. "Hanya ada beberapa sisa dari dampak banjir saja yang dibersihkan," ujarnya.
Camat Cipondoh, Rizal Ridallah mengatakan, aktivitas ekonomi di wilayahnya juga sudah seperti sedia kala. Sejak pagi, warga bergotong royong membersihkan sisa bekas banjir.
"Akhir pekan ini, semua toko udah kembali buka lagi seperti sedia kala. Karena banjir sudah surut sejak pagi di beberapa lokasi," ujarnya.
Kewaspadaan banjir masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerjunkan 280 pegawainya untuk melakukan survei guna mengantisipasi banjir, terlebih menjelang puncak curah hujan yang tinggi pada pertengahan Januari ini.
"Saya hari ini menerjunkan 280 pegawai ke 180 titik. Dua hari ini mereka survei penyebab banjirnya," kata Basuki ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta.
Basuki mengatakan penyebab banjir yang disurvei meliputi rusaknya pompa atau tanggul yang jebol. "Di Kemang Pratama ada dua yang jebol, di tempat lain, misalnya pompa yang rusak, kami akan menginventarisasi, Senin (6/1) akan kita kerjakan, karena mengejar tanggal 11 yang katanya mau jadi (puncak), 11-12-13-14-15 (Januari) kan, itu kita akan persiapan di situ," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika