Sabtu 04 Jan 2020 13:46 WIB

Soal Natuna, PKS Puji Retno Tapi Kritik Sikap Lembek Prabowo

PKS menginginkan Prabowo tegas menghadapi persoalan Natuna.

Rep: Mabruroh/ Red: Muhammad Hafil
PKS menginginkan Prabowo tegas menghadapi persoalan Natuna. Foto: Menhan Prabowo Subianto seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).
Foto: Republika/Prayogi
PKS menginginkan Prabowo tegas menghadapi persoalan Natuna. Foto: Menhan Prabowo Subianto seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri atas klaim China terhadap Laut Natuna. Di saat bersamaan, PKS juga menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang seolah menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

“Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1).

Baca Juga

Kholid melanjutkan, pemerintah harusnya kompak memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di laut Natuna, "Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok,” ucapnya.

Oleh karenanya, ia juga meminta agar Presiden Joko Widodo pun dapat bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh China. Karena sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum Internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia" ucapnya.

Kholid menambahkan, ia sangat mengapresiasi respon tegas Menteri Luar Negeri yang langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement