REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Parlemen Irak mengadakan sidang luar biasa pada Ahad (5/1). Sidang ini akan melibatkan anggota parlemen dalam mendorong pemungutan suara untuk resolusi yang mengharuskan pemerintah meminta penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Irak.
Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, meminta parlemen untuk mengadakan sesi luar biasa untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk melindungi kedaulatan Irak.
Pemungutan suara untuk mengusir pasukan AS akan membutuhkan parlemen dalam mengesahkan undang-undang. Nantinya peraturan tersebut mewajibkan pemerintah Irak untuk meminta pasukan AS pergi.
Sesi ini berlangsung dua hari setelah serangan pesawat tidak berawak AS terhadap konvoi di bandara Baghdad. Peristiwa itu menewaskan komandan militer Iran Qassem Soleimani dan pemimpin milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis.
"Tidak perlu kehadiran pasukan Amerika setelah mengalahkan Daesh (ISIS)," kata anggota parlemen Syiah dan anggota komite hukum parlemen Ammar al-Shibli.
Al-Shibli menyatakan, Irak memiliki angkatan bersenjata sendiri yang mampu melindungi negara. Untuk itu dia mendesak agar AS tidak perlu mengirim pasukan ke Timur Tengah.
Terlepas dari beberapa dekade permusuhan antara Iran dan AS, milisi yang didukung Iran dan pasukan AS bertempur bersama selama perang Irak 2014-2017 melawan ISIS. Sekitar 5.000 pasukan AS tetap di Irak, sebagian besar dari mereka dalam kapasitas penasehat.
Milisi dimasukkan ke dalam pasukan pemerintah di bawah payung Pasukan Mobilisasi Populer yang dipimpin Al-Muhandis.
Banyak warga Irak, termasuk penentang Soleimani, telah menyatakan kemarahannya pada Washington karena membunuh kedua orang itu di tanah Irak dan mungkin menyeret negara mereka ke dalam konflik lain.
Sejak pembunuhan itu, para pemimpin politik Syiah telah menyerukan pasukan AS untuk diusir dari Irak. Kandidat utama untuk menggantikan Al-Muhandis, Hadi al-Amiri, mengulangi seruannya kepada pasukan AS untuk meninggalkan Irak pada Sabtu selama prosesi pemakaman yang meninggal dalam serangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika