REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, omnibus law tentang peraturan keamanan laut akan segera diselesaikan. Menurut dia, omnibus law keamanan laut yang digarap Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan memperkuat peran coast guard Indonesia itu.
"Ya omnibus tuh, saya bicara sama Pak Mahfud, kita supaya segarakan omnibus law itu selesai, supaya nanti coast guard tu Bakamla betul-betul menjadi coast guard yang benar supaya perannya itu. Sebab kalau kita taruh kapal perang ke ZEE juga aneh juga itu," ujar Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Luhut mengatakan, omnibus law soal keamanan laut akan mulai dirapatkan Selasa (7/1) besok. Omnibus law tentang keamanan maut akan memperkuat Bakamla sebagai coast guard Indonesia.
"Oh iya khusus mengenai itu ya, ada nanti dibuat itu besok mulai dirapatin oleh Pak Mahfud," kata Luhut.
Luhut pun menggarisbawahi kalau menyangkut kedaulatan negara, Indonesia tidak pernah berkompromi. Hal itu menyangkut kapal-kapal China yang memasuki batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanpa izin dan persetujuan pemerintah Indonesia.
Ia menuturkan, Indonesia juga tak mau membuat negosiasi soal batas wilayah. Menurut Luhut, kalau pun ada masalah, pemerintah akan menyelesaikannya dengan pelan-pelan.
"Yang saya mau garis bawahi ya supaya clear ya, kalau menyangkut kedaulatan tidak akan pernah kompromi. Kalau ada masalah di sana sini kita selesaikan pelan-pelan," lanjut Luhut.
Luhut mengaku belum mengetahui kondisi terakhir kapal-kapal Cina apakah masih berada di laut Natuna atau tidak. Ia harus melihat fotonya terlebih dahulu supaya jelas untuk memberikan informasi kepada awak media.
"Kita cek lah nanti, saya juga belum tahu sih. Yah nggak tahu mesti lihat fotonya yang jelas, ya," tutur Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika