REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat (Jabar) mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menyewa pesawat guna mendukung Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Jabar beraktivitas. Menurut Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Iip Hidajat, Pemprov Jabar menganggarkan dana Rp 1 miliar untuk sewa pesawat.
"Sifatnya penyediaan kalau diperlukan anggaran itu digunakan. Jadi, kita selama ini sewa sifatnya. Penggunaan pesawat tergantung kebutuhan," ujar Iip kepada wartawan, Selasa (7/1).
Iip mengaku, penggunaan pesawat sewaan tersebut akhir-akhir ini agak meningkat. Karena, bencana terjadi diberbagai daerah di Jabar. Misalnya, saat bencana banjir yang tak mungkin diakses darat pasti harus menyewa helikopter yang paling memungkinkan.
"Atau acara beliaunya (gubernur, red) harus datang ke tiga tempat dalam satu hari misalnya ke Bogor, lalu harus ke Cirebon dan ke Jakarta harus rapat dengan menteri dan presiden ga mungkin waktu bersamaan pakai darat. Jadi harus pakai pesawat nah kita siapkan anggaran itu," kata dia.
Iip menjelaskan, jenis pesawat yang disewa ada beberapa jenis. Misalnya pesawat jet atau pesawat kecil milik Susi Air dan helikopter. Pada 2019, anggaran yang digunakan untuk sewa pesawat ini sebesar Rp 1,137 miliar.
"Harga sewa sekali perjalanan misalnya dari Pangandaran ke Bandung sekitar Rp 50 juta. Harga ya tergantung tujuan dan jamnya," katanya.
Sedangkan harga sewa heli, kata dia, minumal Rp 49 juta. Kapasitas tempat duduk pesawat jet, memang lebih banyak. Misalnya untuk Susi Air, bisa 7 sampai 12 seat. Sedangkan helikopter maksimal hanya 4 seat. Namun, bisa berhenti dimana saja.
"Sewa pesawat ini sistemnya juga beda dengan kendaraan darat. Misalnya kalau naik di Bandara Husein, posisi pesawatnya ada di Jakarta atau Pangandaran, maka perjalanan dari Jakarta atau Pangandaran ke Bandung itu harus kita bayar," katanya.
Iip mengaku, pada 2019 memang ada peningkatan penggunaan pesawat dibandingkan 2018. Dari, sisi anggaran sendiri, penggunaan anggaran sewa pesawat cukup stabil karena kalau tak terserap maka akan kembali ke kas negara.
"Kalau Pa Gubenur sebenarnya selama bisa diakses lewat darat, maka gubernur itu darat. Kalau acara tak padat, ya memungkinkan lewat darat juga," katanya.
Iip mengatakan, menanggapi ada usulan pembelian helikopter, memang perlu ke depan agar ready on call. Namun, harus ada kajian dahulu karena kalau pesawat itu ada prosedur juga. Pihaknya pun, akan meminta bantuan dari Dishub Jabar.
"Ke depan saya berpikir kepala daerah perlu pesawat. Kan Jabar luas dan rawan bencana. Kalau gubernur tak datang ke bencana kan masyarakat akan merasa pejabat ga hadir," kata Iip.
Kajian pembelian pesawat, kata dia, harus dilakuakn untuk mempertimbangkan pengadaan. Karena, harus ada koordinasikan ketika membeli tempat menyimpan pesawatnya dimnaa, perawatannya seperti apa, pilotnya dan bagaimana harus ada kajian.
"Kemudian, apakah lebih baik sewa saja atau pengadaan. Tapi kalau aktivitas tinggi lebih baik pengadaan ya mengapa tidak," katanya.
Poin pentingnya, kata dia, adalah bagaimana mempermudah pimpinan atau gubernur untuk menjangkau rakyatnya. Faktanya, pesawat tersebut memang sekarang diperlukan melihat situasi Jabar rawan bencana dan aksesnya susah akiibat macet.
"Yang penting hadir dulu pejabat saat terjadi bencana untuk memastikan rakyatnya baik atau gimana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika