REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan serius menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo sehubungan dengan penambangan ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di Kabupaten Lebak, Banten. Ia mengatakan akan meninjau dan mengkaji lebih lanjut isu yang disebut menjadi penyebab banjir bandang di Lebak ini.

"Karena ini merupakan perintah langsung Presiden maka dalam waktu dekat akan kita lakukan rapat koordinasi dengan Kementrian atau institusi terkait dan juga dengan FORKOPIMDA sehubungan hal ini. Karena kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktifitas tambang liar tersebut," jelas Wahidin, Selasa (7/1).

Dalam kunjungan Presiden ke Lebak pada Selasa (7/1), disebutkan penyebab banjir bandang di Kabupaten Lebak adalah karena rusaknya hutan di kawasan taman nasional. Rusaknya hutan akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal.

"Sejatinya ini tugas dari pengelolaan Lingkungan Hidup karena terkait dengan law enforcement dari ilegal logging, di mana penegakan hukum penebangan pohon dan perusakan hutan memiliki Undang-undang tersendiri apalagi hingga sampai perusakan dan pencemaran lingkungan hidup", jelas Gubernur.

Menurutnya, Presiden menginstruksikan Gubernur dan Bupati Lebak untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS. Presiden menilai tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS karena merugikan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Presiden bersama rombongan meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong. Salah satunya lokasi yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren La Tansa yang terdampak banjir bandang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika