Rabu 08 Jan 2020 16:05 WIB

Pemberangkatan Nelayan Pantura ke Natuna Terus Dimatangkan

Para nelayan siap diberangkatkan ke Natuna.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Hafil
Pemberangkatan Nelayan Pantura ke Natuna Terus Dimatangkan. Foto: Kepulauan Natuna
Foto: anna-world.com
Pemberangkatan Nelayan Pantura ke Natuna Terus Dimatangkan. Foto: Kepulauan Natuna

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG—Nelayan pantai utara (pantura) Jawa, yang berada di sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah telah siap diberangkatkan, untuk mengemban misi ‘nasionalisme’ menuju perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Para nelayan dengan kapal di atas 80 dan 100 Gross Ton (GT), mulai dari wilayah pantura Tegal, hingga Rembang bahkan sudah mulai melakukan konsolidasi dan terus mepersiapkan diri untuk rencana ini.

Ketum Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono mengatakan, prinsipnya pada hari Senin (6/1) kemarin, sudah dipanggil oleh Menkopolhukam Mahfud MD untuk berkoordinasi.

Intinya Pemerintah menawarkan kepada teman-teman (nelayan) pemilik kapal di atas bobot 80  hingga100 GT yang bisa bergabung berangkat menuju ke Natuna. Sehingga sekarang ini, para nelayan sudah mulai melakukan persiapan- persiapan teknis.

“Kemarin di Tegal sudah kumpul, pun demikian teman nelayan di Rembang, termasuk mereka yang ada di wilayah Kabupaten Pati juga sudah berkumpul untuk mematangkan rencana itu dan insya Allah mereka siap,” jelasnya, Rabu (8/1).

Oleh karena itu, lanjut Riyono, terkait rencana ini sebenarnya sudah dimatangkan dan besok Kamis (9/1)  akan dilakukan rapat finalisasi sekaligus guna memastikan kapal- kapal yang dipastikan bisa berangkat.

Sedangkan pada Senin (13/1) rencananya akan dibahas secara teknis lagi bersama dengan Menkopolhukam lagi (Pemerintah) untuk memastikan kesiapan sekaligus koordinasi pemberangkatan.

Disinggung maksud keberangkatan nelayan ke Natuna, Riyono menjelaskan ada beberapa alasan, yang pertama jelas terkait dengan nasionalisme terkait dengan insiden pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal nelayan dan kapal Coast Guard China.

Apalagi, jelasnya, saat masih menjabat Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan pernah melontarkan agar nelayan pantura juga bisa ke Natuna, dari pada kekayaan laut di sana dijarah oleh nalayan asing.

“Namun setelah itu, belum ada yang terealisasi dan kebetulan sekarang ini ada momentum insiden masuknya kapal nelayan dan kapal Coast Guard China di perairan Natuna tersebut,” jelasnya.

Yang kedua, masih kata Riyono, alasannya pasti untuk unjuk kekuatan di hadapan nelayan, nelayan China, yang sudah merampas kekayaan laut Indinesia di perairan Natuna dengan pukat harimau serta pengawalan kapal penjaga keamanan pantai mereka.

Selama ini sudah jamak nelayan Indonesia yang memergoki kapal nelayan China menangkap ikan di wilayah Natuna. Sehingga kegiatan di sana semata- mata bukan menangkap ikan, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa nelayan juga bisa bersatu utnuk membantu Pemerintah.

Maka semua nelayan ini nantinya akan melakukan aktivitas yang bisa meneguhkan, bahwa wilayah perairan Natuna itu adalah wilayah teritorial Indonesia.

“Biayanya memang besar, makanya sekarang kita sedang berkoordinasi dan melakukan finalisasi dengan teman- teman nelayan, termasui meminta kepada Pemerintah beberapa hal, pertama berkaitan dengan surat izin penangkapan ikan, soal keamanan,” tandas Riyono yang juga Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia ini.

Mereka, masih kata Riyono, kapal- kapal China kalau nangkap ikan di Natuna dikawal oleh kapal Coast Guard mereka. Maka ketika teman- teman nelayan Indonesia tahu mereka (kapal nelayan China) di kawal, tidak berani mendekat.

Untuk itu, para nelayan juga menghendaki agar natinya juga minta ada jaminan keamanan dari Pemerintah yang sudah menginisiasi dan selanjutnya disambut oleh nelayan tersebut. Terutama dengan keamanan kapal-kapal nelayan Indonesia di Natuna.

Sedangkan alasan yang ketiga, tambah Riyono, berkaitan dengan BBM, di mana ia sangat berharap nanti nelayan yang akan berangkat ke Natuna juga diberi harga khsusus untuk mengakses BBM untuk berangkat ke Natuna tersebut.

Karena kalau kapal- kapal besar di atas 100 GT yang ke sana (seperti nelayan Tegal) harus pakai solar non subsidi semua. “Poin- poin inilah yang sedang coba kami komunikasikan dengan Pemerintah, untuk memastikan bahwa keberangkatan kita ke sana adalah misi nasionalisme,” lanjutnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement