REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Puluhan ribu pekerja yang berafiliasi dengan serikat pekerja memimpin pemogokan di beberapa bagian India pada Rabu (8/1). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap privatisasi dan dampak dari perlambatan ekonomi pada pekerjaan.
Lebih dari 10 serikat pekerja nasional yang berafiliasi dengan partai-partai sayap kiri, termasuk Kongres oposisi utama, menyerukan protes nasional terhadap reformasi perburuhan Perdana Menteri Narendra Modi. Hal itu termasuk privatisasi perusahaan milik negara Air India dan perusahan minyak BPCL, serta merger bank sektor publik.
Di negara bagian Benggala Barat bagian timur, para pekerja mengganggu layanan kereta di Kolkata dan kota-kota lain, sementara toko-toko dan bank ditutup di berbagai tempat. Bus, taksi, dan becak mobil mengadang di Bengal Barat, Kerala, dan beberapa negara bagian lainnya, meskipun ibukota Delhi dan pusat keuangan Mumbai sebagian besar tetap tidak terpengaruh.
Sekretaris jenderal Asosiasi Pegawai Bank Seluruh India C.H. Venkatachalam mengatakan, usulan merger 10 bank negara menjadi empat bank akan memengaruhi pekerjaan. Kondisi itu dapat menekan pemulihan kredit macet sebesar hampir 140 miliar dolar AS.
"Kebijakan pemerintah Modi telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang parah dan telah menciptakan kredit macet untuk bank," kata Venkatachalam. Dia menyarankan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu meningkatkan permintaan konsumen dengan menawarkan insentif kepada pekerja.
Pemerintah telah memperingatkan karyawan yang partisipasi dalam mogok akan mengarah pada pengurangan upah dan tindakan disipliner yang sesuai. Namun, orang-orang tetap turun ke jalanan.
Negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia itu tengah menghadapi perlambatan ekonomi terburuk dalam beberapa dekade. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan 5 persen untuk tahun keuangan saat ini dan menjadi laju paling lambat dalam 11 tahun.
Dalam sebuah kicauan di Twitter, pemimpin Kongres Rahul Gandhi mengatakan, kebijakan pemerintah Modi telah menciptakan pengangguran yang menghancurkan dan melemahkan perusahaan-perusahaan yang dikelola pemerintah. Ribuan orang kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur dan sektor konstruksi, serta perusahaan-perusahaan yang dililit utang telah memangkas rencana investasi.
Data Pusat Pengawasan Ekonomi India mengungkapkan, tingkat pengangguran naik menjadi 7,7 persen pada Desember dari 7 persen pada tahun sebelumnya. Pemerintah kemungkinan akan memotong pengeluaran untuk tahun fiskal saat ini sebanyak 2 triliun rupee karena menghadapi kekurangan pajak terbesar dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena perlambatan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika