Rabu 08 Jan 2020 23:39 WIB

Dana Tanggap Darurat Bencana Bogor Diminta Ditambah

DPRD juga dorong Pemprov Jabar gunakan alat berat untuk buka akses daerah terisolir

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Anggota Satuan K-9 Polda Jabar membawa anjing pelacak untuk mencari korban tanah longsor di Kampung Sinar Harapan, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/1/2020).
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Anggota Satuan K-9 Polda Jabar membawa anjing pelacak untuk mencari korban tanah longsor di Kampung Sinar Harapan, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap bencana yang terjadi di Kabupaten Bogor. Salah satunya dengan meminta ditambahnya dana tanggap darurat penanganan bencana di daerah tersebut.

"Mendesak Pemprov Jabar untuk memberikan tambahan dana tanggap darurat," ujar anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Muiz kepada Republika, Rabu (8/1). Di mana saat ini bantuan dana tanggap bencana sebesar Rp 1,5 miliar yang dikucurkan Pemprov Jabar dinilai sangat tidak memadai.

Terutama untuk penanganan bencana yang sedemikian dahsyat dan menyebar lebih dari 50 persen wilayah kecamatan yakni 28 kecamatan dari 40 kecamatan. Hal ini disampaikan setelah Tim Komisi V DPRD Jabar meninjau penanganan bencana ke Posko Terpadu Bencana BPBD Kabupaten Bogor di Cibinong, Rabu.

Dalam kunjungannya tersebut Komisi V DPRD Jabar disambut langsung oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Ketua Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Dandim 0621 Letkol Harry Eko beserta anggota. Sementara tim rombongan DPRD Jabar dipimpin Ahmad Rukyat sebagai wakil ketua DPRD Jabar beserta unsur pimpinan komisi V dan anggota.

Muiz mengatakan, kalangan DPRD juga mendorong Pemprov Jabar untuk menerjunkan alat berat milik Dinas PU Jabar guna percepatan pembukaan akses daerah terisolir. Selain itu mendorong kehadiran gubernur ke lokasi bencana.

Selanjutnya kata Muiz, meminta pemprov melakukan evaluasi penyebab banjir dan longsor. Sebab disinyalir banyak aktivitas galian penambangan dan pembiaran HGU dengan tidak melakukan aktifitas penanaman. Harapannya dinas terkait melakukan kajian lebih lanjut.

Di sisi lain kata Muiz, yang masih sangat dibutuhkan oleh warga yakni stok makanan dan obat-obatan serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu tabung gas untuk memasak.

Muiz mengungkapkan, yang perlu diperhatikan pula adalah beban berat kebutuhan pascabencana. '' Khususnya membangun kembali fasilitas publik yang rusak akibat bencana,'' ujar dia.

Lebih lanjut Muiz, memberikan apresiasi terhadap tim gabungan yang bekerja keras menangani bencana. Di antaranya Pemkab Bogor, TNI, Polri, Tagana, relawan dan komunitas serta berbagai elemen yang memberikan bantuan kepada daerah terdampak bencana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement