REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap, para investor China yang sudah menjalankan bisnisnya di Tanah Air bisa masuk pasar modal. Hal itu disampaikannya saat menutup acara China Business Forum - Enhancing the Power of Indonesia Capital di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Rabu (8/1).
“Dengan adanya listing perusahaan China di Indonesia, ini menandakan hubungan Indonesia dengan China semakin membaik," ujar Bahlil melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (8/1).
Seperti diketahui, lanjutnya, salah satu fokus kebijakan Presiden Joko Widodo yakni transformasi ekonomi. Menurut Bahlil, pintu masuk transformasi tersebut berasal dari investasi ke Indonesia.
Ia pun optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020, akan jauh lebih baik. “Saya yakin ke depan pertumbuhan investasi di Indonesia terus meningkat pula, termasuk investasi China ke Indonesia," tutur dia.
BKPM Mencatat, selama lima tahun terakhir yakni dari 2014 hingga kuartal III 2019, investasi China merupakan yang terbesar ketiga di negeri ini. Posisi pertama ditempati oleh Singapura, lalu kedua Jepang.
Total realisasi investasi Cina di dalam negeri sekitar 13,1 miliar dolar AS. "Tapi hal terpenting, yang kita butuhkan investasi dapat berkolaborasi dengan pengusaha nasional. Jadi setiap investasi sekarang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja," kata Bahlil.
Ia menegaskan, boleh berinvestasi di Indonesia namun harus memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal. "Harus ada azas kebersamaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.
Bahli menambahkan, proses perizinan masih menjadi hambatan investasi di Tanah Air. Maka Presiden Jokowi langsung menginstruksikan BKPM mengoordinasikan percepatan perizinan, agar dapat memberikan iklim investasi positif.
“BKPM selalu meyakinkan, di bawah Pemerintahan saat ini kita akan mempermudah perizinan. Sekaligus memberikan kepastian dan insentif bagi investor," jelas dia.
Saat ditanya mengenai pengaruh permasalahan di Natuna terhadap investasi Cina di Indonesia, Bahlil menegaskan, Natuna dengan investasi merupakan hal berbeda. “Natuna itu kalau ada pelanggaran, biarlah aparat penegak hukum yang menyelesaikan," ujarnya.
Sedangkan investasi, lanjut dia, merupakan
kewajiban BKPM untuk meyakinkan investor Cina dimana pun. Dirinya menjelaskan, BKPM harus membuat investor percaya kalau iklim investasi di Indonesia sudah ada perubahan serta bakal jauh lebih baik ke depannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika