REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Mantan bos Nissan Carlos Ghosn mengatakan pada hari Rabu (8/1) waktu setempat, bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang lima tahun lalu menjabat sebagai menteri ekonomi, memiliki andil dalam memperburuk hubungan antara Renault dan Nissan, serta berkontribusi pada pemecatannya. Dilansir Reuters, Kamis (9/1), Ghosn mengatakan bahwa eksekutif Nissan dan pejabat Jepang dikejutkan oleh keputusan pemerintah Prancis untuk meningkatkan hak suaranya di Renault pada tahun 2015.
"Ini meninggalkan kepahitan besar. Tak hanya dengan manajemen Nissan, tetapi juga pemerintah Jepang, dan di sinilah masalahnya dimulai," kata Ghosn kepada wartawan, meskipun ia tidak menyebut nama Macron.
Kantor Macron tidak menanggapi permintaan komentar untuk berita ini. Pada April 2015, sebagai menteri berusia 37 tahun dengan ambisi presiden yang saat itu tidak diketahui, Macron memerintahkan kenaikan kepemilikan negara bagian di Renault, yang dirancang untuk mengamankan hak suara ganda.
Langkah itu memungkinkan Prancis untuk memblokir minoritas di Renault, yang pada gilirannya mengendalikan Nissan melalui 43,4 persen sahamnya di perusahaan Jepang.
Dalam pertarungan dewan selama delapan bulan berikutnya antara kementerian Macron dan Hiroto Saikawa - komandan kedua Nissan pada saat itu - Ghosn melihat benih kejatuhan eksekutif Franco-Lebanon.
Pria berusia 65 tahun itu melarikan diri dari Jepang bulan lalu ketika ia menunggu persidangan atas tuduhan penghasilan yang tidak dilaporkan, pelanggaran kepercayaan dan penyalahgunaan dana perusahaan, yang semuanya ia bantah.
Dia sekarang berada di Libanon, di mana dia berbicara kepada media internasional untuk kali pertama. "Mulai ada semacam pembangkangan dari rekan-rekan Jepang kami, tidak hanya tentang aliansi tetapi juga tentang saya," kata Ghosn dalam jumpa pers.
"Dan beberapa teman Jepang kami berpikir: satu-satunya cara untuk menyingkirkan pengaruh Renault pada Nissan adalah dengan menyingkirkannya. Sayangnya, mereka benar," ujarnya kemudian.
Ghosn mengatakan bahwa sebagian karena ketidakpercayaan yang disebabkan oleh pertikaian 2015, membuatnya ragu tentang masa depan aliansi.
Ketika ditanya apakah ia merasa kecewa dengan tak adanya tanggapan pemerintah Prancis terkait penangkapannya, Ghosn menjawab, "Bagaimana perasaan Anda di tempat saya? Didukung? Dibela? Mengecewakan? Saya tidak tahu. Saya tidak akan menyatakan pandangan untuk saat ini."
"Saya warga negara Prancis seperti yang lainnya. Saya tidak meminta diperlakukan lebih baik daripada orang lain, tetapi saya juga seharusnya tidak diperlakukan lebih buruk daripada yang lain.
"Ketika presiden Prancis mengatakan 'dianggap tidak bersalah', saya percaya padanya. Tapi ketika pejabat Prancis mengatakan 'dianggap tidak bersalah' dan memiliki bahasa tubuh yang mengatakan 'dia bersalah', saya tidak setuju dengan itu," kata Ghosn.
Ikuti Whatsapp Channel Republika