REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Satuan Sabhara Polres Tasikmalaya Kota menggelar simulasi evakuasi bencana banjir di Situ Gede, Kota Tasikmalaya Kota, Kamis (9/1). Simulasi itu dilakukan untuk mengantisipasi bencana banjir wilayah hukum Tasikmalaya Kota.
Simulasi dilakukan oleh sekira 30 personel Unit Rescue. Para polisi itu dibagi ke dalam tiga tim, yaitu tim patroli, reaksi cepat, dan evakuasi korban. Dalam simulasi itu, terdapat tiga warga yang terseret banjir. Tim yang menggunakan perahu karet itu langsung menyelamatkan korban.
Kepala Satuan Sabhara, AKP Dian Rosdiana mengatakan, simulasi itu dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan para anggota menghadapi bencana alam. "Pelatihan penggunaan sarana dan prasarana yang kita miliki, seperti kendaraan rescue, perahu karet, dan gergaji mesin," kata dia, Kamis.
Menurut dia, simulasi dilakukan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan anggota dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Dengan begitu, ketika pada saatnya nanti dipergunakan, anggota tidak ragu dan memiliki keterampilan yang handal dalam melakukan penanggulangan.
Ia menambahkan, polisi juga sengaja melakukan simulasi timbulnya korban jiwa dalam bencana. "Jadi nanti kalau benar kejadian kita siap melakukan penyelamatan," kata dia.
Dian mengatakan, di wilayah hukum Polres Tasikmalaya terdapat beberapa titik potensi bencana banjir. Menurut dia, titik yang biasa menjadi langganan banjir adalah wilayah Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar mengatakan, wilayahnya tak memiliki potensi bencana banjir, apalagi banjir bandang. Menurut dia, Kota Tasikmalaya hanya berpotensi terjadi genangan air ketika musim hujan.
Ucu mengambil contoh, banjir bandang yang terjadi di Lebak, Banten, diperkirakan dampak dari maraknya penambangan ilegal. Ia mengakui, banyak wilayah Kota Tasikmalaya yang dijadikan lokasi tambang, baik legal maupun ilegal. Menurut dia, dampak tambang ilegal itu memang membuat tanah tak lagi meresap air.
"Jadi ketika air datang dengan volume tinggi karena aliran sungai tak bisa menampung kapasitas air, bisa jadi banjir bandang. Tapi, luapan Sungai Ciloseh yang kiriman dari Kabupaten (Tasikmalaya) hanya menjadi potensi rendaman di kota," kata dia.
Ucu menambahkan, BPBD tak bisa berbuat banyak terhadap aktivitas tambang di wilayahnya. Pasalnya, kewenangan perizinan tambang berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.