REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai menerapkan aturan tegas terkait pergantian Paruh Antar Waktu (PAW) anggota dewan.

Hal tersebut disampaikan menyusul  OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terkati dengan PAW salah satu kader PDIP di DPR.

"Terkait PAW kami diikat dengan UU partai dan KPU, nggak ada ruang gerak untuk bermain karena peraturan sangat ketat," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (9/1).

Dia mengatakan, partai telah melakukan PAW berkali-kali. Dia memastikan bahwa tidak ada sebuah proses negosiasi untuk melakukan PAW karena konfigurasi hukum yang sudah sangat jelas dan tidak bisa dinegosiasikan.

"Semua harus berpijak pada hukum karena kami pernah mengalami saat kami lakukan PAW, ada gugatan, itu memerlukan waktu 2 tahun makanya partai harus hati-hati melakukan PAW," katanya.

Hasto berharap publik tidak berspekulasi soal OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dia meminta semua pihak menunggu sampai KPK memberingan keterangan terkair perkara tersebut.

"Kita harus melihat terlebih dulu apa yang nanti disampaikan KPK. Intinya partai terus memberikan dukungan terhadap hal-hal tersebut terhadap pencegahan terhadap pemberantasan," katanya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi Dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat. Dia meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mengurai kasus tersebut. Dia mengatakan, partai selalu mengadakan rapat sebelum melakukan PAW.

"Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kami selalu mengikuti prosedur yang ada serta tidak akan melanggar prosedur itu," katanya.