REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, kini tidak ada lagi perbedaan data pangan. Sebab, data tersebut sudah disinkronkan. 

"Kita sudah satu single data sekarang. Data Kementerian Pertanian (Kementan) sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sama juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS jadi rujukan utama dari data," ujar Syahrul saat berkunjung ke kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis, (9/1).

Ia melanjutkan, data tersebut kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan menjadi pegangan berbagai kementerian termasuk Kemendag. "Perbedaan data atau data amburadul membuat perencanaan menjadi bias. Saat ini single data sudah kita miliki dan jadi pegangan," kata dia. 

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menambahkan, data pangan kini telah satu pintu. "Tidak ada perbedaan di sini, kita sangat senang bersinergi dengan Kementan," tuturnya pada kesempatan serupa. 

Kemendag sebagai penentu kebijakan, jelasnya, memang harus dibantu kementerian lain. Misalnya terkait pangan, Kemendag perlu didukung Kementan. 

Agus juga menegaskan, Kemendag akan sangat selektif dalam menjalankan kebijakan impor. "Di sini peranan Kementan penting sekali dalam membantu tentukan kebijakan," ujar dia. 

Ia menuturkan, izin impor tidak hanya ditentukan oleh Kemendag, melainkan diputuskan lewat Rapat Terbatas (Ratas). Maka Kemendag, lanjutnya, terus bersinergi dengan kementerian lain, khususnya Kementan terkait pangan. 

"Kita sangat hati-hati sekarang. Semoga 2020 ini neraca perdagangan kita naik," harap Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika