REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid memuji langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menginginkan penyelesaian pelanggaran laut Natuna oleh China secara tenang dan damai. Ia menilai itu sebagai merupakan langkah yang tepat.
"Saya mendukung sikap yang dilakukan oleh Prabowo dalam menghadapi pelanggaran ZEE kapal coast guard China dengan tenang dan damai. Ini menunjukan bahwa beliau seorang ahli strategi," kata Fauka, di Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut dia, sikap yang ditunjukkan Menhan Prabowo merupakan salah satu strategi untuk menghadapi kekuatan China yang terus melakukan provokasi di selatan Laut China. Ia berpendapat seorang pemimpin memang tidak boleh gegabah dan emosional dalam menghadapi sebuah masalah.
Terlebih yang dihadapi adalah negara yang memiliki kekuatan nomor tiga terbesar di dunia seperti China. "Jika salah mengambil tindakan maka rakyat juga yang akan terkena imbasnya," tuturnya dalam keterangan tertulisnya.
Pemimpin yang benar, kata Fauka, memang harus seperti itu dan tidak bisa gegabah serta emosional dalam menghadapi sebuah masalah. "Tapi bukan berarti lemah. Masalahnya yang kita hadapi adalah negara terbesar ketiga kekuatan militernya dan investasi ekonominya cukup besar di Indonesia. Jadi Prabowo menghitung ini, jangan sampai berdampak terhadap ekonomi di Indonesia," tutur Fauka.
Indonesia, kata dia, sebaiknya tidak gegabah dalam menghadapi persoalan pelanggaran perbatasan laut oleh China. Kecuali, jika negara tersebut sudah mengambil atau menguasai wilayah Indonesia.
"Kita tidak boleh gegabah. Sudah ada hukum internasional yang menangani pelanggaran ZEE. Kecuali China mengambil atau menguasai wilayah Indonesia. Nah ini harus dihadapi dengan kekuatan militer. Saya pikir sudah benar sikap yang dilakukan oleh Prabowo, yakni tenang, damai tapi siap siaga dan siap tempur sambil melakukan diplomasi," ujar Fauka.
Ia menambahkan, Indonesia jangan sampai terpancing untuk melakukan penyerangan kepada China. "Kita jangan terpancing untuk melakukan serangan karena itu memang diharapkan China supaya kita melanggar hukum internasional. Makanya China hanya mengirim kapal coast guard bukan kapal perang," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati. "Ya kan jelas, beliau sudah katakan kedaulatan harga mati, tapi jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna, ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Kamis.
Menurut dia, wilayah teritorial yakni 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif. Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya.
"Nah kalau eksploitasi ikan, atau eksploitasi mineral, itu harus kerja sama, harus izin (kepada) kita," kata Prabowo.
Dia menilai ketegangan yang terjadi karena insiden kapal-kapal China masuk ke wilayah ZEE Indonesia dapat diselesaikan dengan negosiasi bilateral. "Kita cool saja, selalu saya katakan," kata Prabowo menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika