REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kader untuk tidak menjadi politisi pragmatis.

Pimpinan tertinggi partai berlogo banteng moncong putih itu memerintahkan agar kader partai tidak menjadi politisi yang populis.

"Jangan berpolitik dengan cara pragmatis dengan menjadi politisi populis. Yang sibuk obok-obok emosi warga, tapi tak ada keputusan politik nyata bagi rakyat itu sendiri," kata Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (10/1).

Hal tersebut disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam rapat kerja nasional (Rakernas) I PDIP. Dia mengatakan, kemenangan elektoral partai merupakan kerja politik konkret bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Dia meminta kader untuk bekerja dengan sungguh-sungguh bagi rakyat bangsa dan negara. Dia ingin semua kader untuk menghentikan politik wacana dan merumuskan politik legislasi, politik anggaran yang menjadi prioritas perjuangan partai.

Dia meminta mereka untuk merumuskan prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun demikian, dia mengimbau agar semua upaya itu harus dipastikan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.

"Banyak kader yang dapat melaksanakan hal itu. Bagi yang belum, segeralah bergegeaskan mengikuti kawan-kawan yang lain," katanya.

Seperti diketahui, Rakernas I PDIP yang dihadiri sekitar 4.371 peserta itu mengangkat tema "Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional". Rakernas juga mengambil sub tema "Strategi Jalur Rempah dalam Lima Prioritas Industri Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari".

Rakernas juga dihadiri sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri BUMN Erick Thohir. Kegiatan juga dihadiri oleh Ketua Wantimpres Wiranto serta Ketua Umum sejumlah partai politik seperti Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Muhamadiyah Din Syamsudin hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Sementara, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 direncanakan digelar secara serentak pada September nanti. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.