REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandai dimulainya agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Yakni, dengan melakukan rotasi mutasi 674 pejabat struktural dan 90 pejabat fungsional.
Pelantikan ratusan pejabat struktural eselon III dan IV yang terdiri dari administrator, pengawas dan fungsional tersebut dipusatkan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jumat (10/1).
Menurut Gubernur Ridwan Kamil, reformasi birokrasi dan penguatan organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan fokus utamanya di tahun 2020. Hal ini, seiring dengan rencana akselerasi dan penuntasan sejumlah program yang sudah berjalan di tahun sebelumnya.
“Tahun ini sudah kami putuskan sebagai tahun juara reformasi birokrasi. Artinya semua urusan yang inovasi aturan fundamental itu hook-nya di 2020. Nanti 2021 tinggal panen. 2019 menabur benih, 2020 mengakselerasi menyiapkan panen dan musim panennya 2021,” paparnya.
Emil menegaskan, bahwa jabatan yang diemban harus diniatkan untuk ibadah. Menurutnya mereka yang diperbudak jabatan dengan tujuan mencari hal di luar kelaziman dipastikan menjabat tidak diniatkan ibadah. Kedua buat apa jabatan lencana PNS kalau tidak rasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jadi, jadikan jabatan itu untuk kebermanfaatan. Ketiga semua ini sementara, jangan terlalu berpolitik, jangan memegang podium kekuasaan, jangan kasak-kusuk. "Atau menggantungkan menitipkan pada orang lain,” katanya.
Menurutnya keputusan melakukan rotasi mutasi ini sudah melalui proses yang ketat , terukur dan tepat. Pengisian jabatan, mempertimbangkan penilaian lewat peer review, hasil kompetensi dan penelusuran minat OPD.
“Saya ingatkan juga bahwa hadiah dari jabatan kita adalah rasa terima kasih dari rakyat Jabar yang merasakan hadirnya kita terasa pada kelancaran. Tidak boleh ada lagi kalimat buat apa gampang kalau bisa disusahkan, buat apa cepat kalau bisa dilambatkan,” katanya.
Emil pun memastikan rotasi, mutasi dan promosi jabatan bagian dari dinamisasi proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan personel dalam organisasi birokrasi. “Ini harus disikapi secara wajar dan hal biasa, karena proses ini selalu ada selama kebutuhan dan situasi organisasi menghendakinya,” katanya.
Dalam arahannya pada para pejabat struktural Emil menekan pentingnya reformasi birokrasi melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kriteria dasar profesional, bersifat melayani dan berintegritas.
“Menjadi pemimpin itu berat sekaligus mulia. Menjadi mulia jika: bisa menjadi teladan, membawa perubahan, mampu mengakselerasi kemajuan, dan visioner membawa jalan keluar,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika