REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan memulai pemilihan presiden padan Sabtu (11/1). Presiden Tsai Ing-wen yang kembali mencalonkan diri menyatakan pemilih untuk menyalurkan suara sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan negara.
"Anda harus menggunakan hak Anda untuk membuat demokrasi lebih kuat di Taiwan," kata Tsai setelah memberikan suara di Taipe.
Dengan jumlah 19 juta pemilih, Taiwan memulai pemilihan pukul 08.00 dan akan berakhir pada pukul 16.00. Penghitungan suara akan dimulai segera setelah itu, dengan hasil diharapkan akan terlihat pada malam hari.
Tsai dan penantang utamanya Han Kuo-yu dari Partai Nasionalis, keduanya memberikan suara tidak lama setelah pemilihan dibuka. Han memilih di Kaohsiung, kota di Taiwan selatan tempat dia menjadi walikota.
Bagi banyak orang di Taiwan, berbulan-bulan protes di Hong Kong telah memberikan gambaran jelas tentang perbedaan antara kedua pulau. Dengan Taiwan diperintah secara demokratis dan Hong Kong yang berada di bawah kekuasaan Cina yang otoriter.
Tsai mengatakan pada rapat umum kampanye terakhir pemilihan itu adalah kesempatan untuk melindungi demokrasi Taiwan pada Jumat malam. "Mari kita beri tahu dunia dengan suara kita sendiri bahwa orang Taiwan bertekad untuk mempertahankan kedaulatan, bertekad untuk menjaga demokrasi dan bertekad untuk bertahan dalam reformasi," katanya.
Partai Nasionalis Han mengatakan, Taiwan seharusnya lebih terbuka untuk negosiasi dengan Cina. Keputusan ini berbeda dengan Tsai yang telah menolak tawaran Beijing.
Cina dan Taiwan berpisah selama perang saudara pada tahun 1949, tetapi Beijing masih mengklaim kedaulatan atas pulau itu. Cina pun kadang-kadang mengancam untuk menggunakan kekuatan untuk merebut kendali jika perlu.
Pulau berpenduduk lebih dari 23 juta orang menjalankan semua peran negara yang berdaulat. Taiwan menerbitkan paspor sendiri, mempertahankan militer dan sistem hukumnya sendiri, dan berfungsi sebagai pusat penting dalam rantai pasokan teknologi tinggi global.
Jika terpilih kembali, Tsai akan menghadapi tantangan dalam mencoba mereformasi pemerintah dan ekonomi. Dia harus mendorong melalui pemotongan yang tidak populer dalam pensiun pegawai negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika