REPUBLIKA.CO.ID, PARIT MALINTANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan sebanyak 134 nagari atau desa adat yang tersebar di seluruh kabupaten di provinsi itu masih tertinggal.
"Datanya ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar," kata dia saat sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun Padang Pariaman ke-187 di Parit Malintang, Sabtu (11/1).
Untuk melepaskan nagari dari ketertinggalan tersebut, lanjutnya harus dilakukan secara bersama-sama yang tidak saja pemerintahannya namun juga anggota DPRD setempat. Apalagi, kata dia anggota DPRD tersebut berasal dari daerah pemilihan nagari tertinggal itu sehingga yang bersangkutan secara bersama-sama harus mengeluarkan daerahnya dari kemiskinan.
"Jumlah nagari tertinggal di masing-masing kabupaten tersebut berbeda-beda. Ada satu, dua, lima, ada enam," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan agar pendataan kemiskinan warga harus berdasarkan nomor induk kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Mulai dari tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, air bersih bahkan kepesertaan jaminan kesehatan," ujarnya.
Ia mengatakan Sumbar memiliki 928 nagari atau desa adat yang dikategorikan melalui Indeks Desa Mandiri (IDM) yang oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Transmigrasi Tertinggal (Kemendes PDTT).