REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) rampung menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) I di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Ahad (12/1). Kegiatan itu melahirkan sembilan rekomendasi berupa imbauan secara internal dan eksternal partai.
"Rekomendasi ada sembilan poin mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi pancasila, menjaga NKRI dan kebinekaan, kedaulatan wilayah serta ekonomi hingga pilkada serentak," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto usai pelaksanaan Rakernas, Ahad (12/1).
Hasto mengatakan, Rakernas merekomendasikan dukungan kepada sikap tegas pemerintahan dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial serta kedaulatan ekonomi Indonesia dari berbagai tindakan pihak manapun.
PDIP juga merekomendasikan langkah politik strategis guna menyusun haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong riset dan inovasi.
Haluan Pembangunan Nasional itu bertumpu pada peningkatan kualitas SDM nasional dengan semangat berdikari.
Rakernas juga ingin menjadikan seluruh keaneka ragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, serta seluruh kekayaan hayati dan apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia berdikari melalui riset dan inovasi.
Rakernas memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengambil fokus pada kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia dan teknologi.
Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan.
"Riset yang berdaulat merupakan hal fundamental dalam menjalankan roda pembangunan menuju negara industri maju, suatu negara yang mampu berdiri diatas kaki sendiri," kata Hasto.
Partai juga merekomendasikan kepada DPP dan Fraksi PDIP di parlemen untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu. PDIP ingin mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.
PDIP juga merekomendasikan peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen. Pemberlakuan ambang batas parlemen juga dilakukan secara berjenjang dengan urutan lima persen DPR RI, empat persen DPRD Provinsi dan tiga persen DPRD Kabupaten/Kota.
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memukul gendang sebagai tanda pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1).
Rakernas I PDIP juga menegaskan bahwa pilkada serentak 2020 merupakan momentum guna memerkuat mekanisme kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin.
Partai akan berusaha secara sungguh-sungguh memastikan kemenangan dalam Pilkada serentak sekurang-kurangnya 60 persen Kabupaten/Kota dan Provinsi secara nasional.
Rakernas juga menegaskan komitmen PDIP untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Rakernas I juga menekankan komitmen untuk mendukung sejumlah lembaga negara seperti BNPB, BNPP, BMKG, BNN, BPOM, HAKI dan pencegahan HIV-AIDS.
Seperti diketahui, rakernas I PDIP yang dihadiri sekitar 4.371 peserta itu mengangkat tema "Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional".
Ikuti Whatsapp Channel Republika