REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN – Raja Yordania Abdullah II mengatakan hubungan antara negaranya dan Israel telah terhenti selama dua tahun. Proses pemilu Israel yang berkepanjangan menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut.
“Kami memahami bahwa masalah pemilu yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun berarti bahwa Israel mencari ke dalam karena berurusan dengan masalah-masalah domestiknya, dan sebagai akibatnya hubungan kami terhenti,” kata Raja Abdullah dalam sebuah wawancara dengan televisi Prancis, France 24, yang disiarkan pada Senin (12/1), dikutip laman Times of Israel.
Pada kesempatan itu, dia kembali menyinggung tentang janji kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang hendak mencaplok wilayah Tepi Barat jika dirinya terpilih kembali dalam pemilu. “Ada retorika tertentu yang keluar dari Israel karena politik pemilu, yang menciptakan keprihatinan luar biasa bagi kita semua di kawasan itu karena mereka bergerak jauh ke arah yang benar-benar belum dipetakan untuk kita semua dan hanya dapat menciptakan ketidakstabilan serta miskomunikasi,” ucapnya.
Raja Abdullah menegaskan hanya solusi dua negara yang dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sebagian besar negara Eropa, kata dia, juga berpikiran demikian.
Pada November tahun lalu Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan hubungan antara negaranya dan Israel sedang berada pada titik terendah sepanjang masa. Yordania, kata dia, tidak sepenuhnya menuai keuntungan perdamaian yang diharapkan akan menyertai ikatan diplomatik pada 25 tahun lalu.
"Kami belum dapat mencapai kerja sama bilateral pada berbagai isu," kata Safadi saat menghadiri konferensi keamanan di Bahrain pada 23 November 2019. Pernyataannya mengkhususkan proyek pipa Laut Merah-Laut Mati yang tertunda dan langkah-langkah Israel membatasi ekspor Yordania ke Tepi Barat.
"Jika Anda datang dan memberi tahu orang-orang bahwa ada dividen perdamaian, mereka bertanya pada Anda, 'di mana itu?'," ujar Safadi.
Dia pun mengisyaratkan bahwa Israel tidak menghormati pengaturan mengenai situs-situus Kristen dan Islam di Yerusalem. Di bawah perjanjian damai, Israel mengakui Raja Yordania Abdullah sebagai penjaga situs-situs tersebut. "Hari demi hari kami terlibat dengan upaya untuk mencoba dan mencegah pelanggaran status quo dari situs-situs itu," ucapnya.
Safadi kemudian mengkritik berlanjutnya kendali militer Israel atas Tepi Barat dan langkah-langkah sepihak, termasuk pembangunan permukiman, yang mengakibatkan negara Palestina sulit terbentuk. "Untuk mencapai perdamaian, pendudukan harus berakhir," ujar Safadi.
Dia menyoroti kurangnya negosiasi damai antara Israel dan Palestina dalam beberapa tahun terakhir. "Dalam dua-tiga tahun terkahir, proses perdamaian sejujurnya telah mati," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika