REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyalahkan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) sebagai penyebab ketegangan di regional Timur Tengah. Rouhani mengatakan, tindakan AS yang membunuh kepala militer Iran, Qassem Soleimani telah memicu kemarahan negara-negara di kawasan tersebut.
"Kehadiran militer AS di kawasan itu dan pembunuhan Jenderal Soleimani telah menyebabkan ketegangan di kawasan itu dan membuat marah negara-negara," ujar Rouhani, dilansir Anadolu Agency, Senin (13/1).
Rouhani mengatakan, masalah di kawasan regional harus diselesaikan oleh negara-negara di wilayah tersebut melalui cara-cara politik dan dialog. Selain itu, dia menyerukan agar kedaulatan setiap negara harus dihormati.
"Kita semua harus bergandengan tangan dan memulihkan keamanan di wilayah ini dan memungkinkan perdamaian terjadi di wilayah ini," kata Rouhani.
Ketegangan di kawasan regional melonjak setelah AS membunuh Soleimani dalam serangan drone di luar bandara Baghdad pada awal bulan ini. Iran kemudian membalas serangan dengan menembakkan rudal palistik ke pangkalan militer AS di Irak. Rouhani mengatakan, serangan rudal tersebut legal berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB sebagai upaya pertahanan Iran.
"Serangan itu sepenuhnya sah berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB untuk pertahanan Iran," ujar Rouhani.
Sebelumnya, Rouhani telah meminta maaf kepada Ukraina karena militer Iran tidak sengaja menembakkan rudal ke pesawat Ukraina International Airlines. Tragedi tersebut telah menewaskan 176 penumpang serta awak pesawat.
Militer Iran mengaku telah menembak jatuh pesawat Ukraina International Airline, Sabtu (11/1). Pengumuman yang dibacakan dalam saluran TV pemerintah ini menyatakan, peristiwa itu terjadi karena ketidaksengajaan yang dilakukan oleh kesalahan manusia atau human error.
Pesawat Ukraina yang jatuh awal pekan ini di Iran telah terbang dekat dengan situs militer milik pasukan elite Garda Revolusi Iran. Militer Iran menyatakan, pesawat itu pun ditembak jatuh secara tidak sengaja karena kesalahan manusia.
Atas penemuan itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dirujuk ke Departemen Kehakiman di dalam militer. Mereka yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika