REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, berharap pemerintah satu suara soal permasalahan di perairan laut Natuna. Ia mengatakan, DPR akan mengundang para pihak terkait pekan ini untuk mencari tahu detail persoalan yang berkembang.

"DPR mendorong supaya pemerintah berjuang maksimal mengamankan kedaulatan Indonesia. Bahwa ada perbedaan terms antara kedaulatan dan hak berdaulat, itu teknis. Yang dilakukan China melanggar ZEE itu jadi hak Indonesia," tutur Sukamta dalam diskusi di Jakarta, Senin (13/1).

Sukamta menilai, yang terpenting saat ini untuk dilakukan dalam merespons permasalahan di perairan laut Natuna adalah upaya diplomasi. Jangan sampai para diplomat yang ada di garda terdepan tidak mendapatkan dukungan secara moral.

"Jangan sampai para diplomat yang ada pada garda depan tidak mendapatkan support secara moral dengan statement-statement yang tak cukup seragam dari para penggambil keputusan di pemerintahan," ujar dia.

Ia menjelaskan, untuk isu tersebut, suara DPR tunggal. Semua pihak di DPR mempunyai nada seragam, yakni untuk urusan kedaulatan, mereka tidak akan berkompromi.

"Kami rencananya mengundang semua stakeholder hari Kamis (16/1) untuk rapat bersama, ingin tahu detail persoalan yang berkembang," jelas Sukamta.

Menurutnya, Komisi I DPR RI akan mengundang Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan yang lainnya. Ia melihat ada perbedaan sedikit antara pernyataan Bakamla dengan TNI Angkatan Laut.

"Ada perbedaan-perbedaan sedikit. Kita ingin tahu dulu persoalannya. DPR siap beri back up secara politik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika