REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) menerbitkan 10.166 penggantian dokumen kependudukan bagi korban terdampak bencana pada awal 2020. Setidaknya sembilan provinsi dan 21 kabupaten/kota tercatat mengalami bencana.

"Jumlah dokumen yang sudah kita bagi mengganti dokumen yang hilang atau rusak sebanyak 10.166 dokumen," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh saat konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Jumlah yang berhasil diganti terhitung sejak awal hingga 13 Januari 2020. Penggantian dokumen kependudukan yang paling banyak adalah Kartu Keluarga (KK) mencapai 5.081 lembar. Kemudian KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 2.573 keping.

Selanjutnya akta kelahiran sebesar 833 lembar, Kartu Identitas Anak (KIA) 779 keping, akta kematian 20 lembar, dan akta perkawinan lima lembar. Menurut Zudan, penggantian dokumen kependudukan itu karena hilang atau rusak akibat banjir.

Ia mengatakan, Kemendagri melalui Dinas Dukcapil setempat melayani penggantian dokumen kependudukan kepada korban terdampak bencana tanpa dipungut biaya. Pelayanan tersebut diberikan secara terus-menerus dan tidak dibatasi waktu apabila terjadi bencana alam.

"Waktunya juga tidak kita batasi artinya sepanjang ada bencana Dukcapil proaktif melakukan penggantian dokumen," kata dia.

Zudan menambahkan, pelayanan penggantian dokumen kependudukan tidak mensyaratkan surat pengantar RT/RW maupun surat kehilangan dari kepolisian. Dinas Dukcapil di daerah menjemput bola langsung ke lokasi bencana atau warga kolektif mendaftar penggantian dokumen kepada RT/RW atau kelurahan setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika