Selasa 14 Jan 2020 18:06 WIB

Ketua MPR: KPK Jangan Bekerja Sebagai Tunggangan Parpol

Ketua MPR mengingatkan KPK untuk bekerja tidak sebagai tunggangan parpol.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) didampingi Wakil Ketua MPR (dari kiri) Arsul Sani, Jazilul Fawaid dan Ahmad Basarah bertumpu tangan bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Lili Pintauli Siregar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) didampingi Wakil Ketua MPR (dari kiri) Arsul Sani, Jazilul Fawaid dan Ahmad Basarah bertumpu tangan bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Lili Pintauli Siregar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menjadi tunggangan partai politik (parpol). Bamsoet juga mengingatkan esensi pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar mengejar orang.

"Bahwa KPK tidak bekerja sebagai tunggangan parpol dan kepentingan apapun, kecuali kepentingan negara," ujar Bamsoet usai bertemu dengan KPK di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).

Baca Juga

Bamsoet juga mengingatkan KPK mengenai esensi pemberantasan korupsi. Politikus Golkar itu mengatakan, esensi pemberantasan korupsi adalah menyelamatkan keuangan negara. Jadi, ia meminta KPK tidak hanya mengejar orang, tapi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.

"Bahwa ada yang berbuat, itu yang harus dihukum. Tapi intinya bukan mengejar orang, tapi mengejar pengembalian uang negara," katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama tiga jam tersebut, KPK juga diminta untuk tak mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, pemerintah dinilai Bamsoet telah berusaha keras untuk membangun iklim investasi yang baik.

"Artinya tidak boleh ini menakut-nakuti atau menggangu iklim daripada investasi yang telah susah payah dibangun oleh pemerintah," ujar Bamsoet disambut anggukan dari Ketua KPK Firli Bahuri.

MPR tak lupa memberi apresiasi kepada KPK yang dinilai sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi. Diharapkan, tugasnya dapat dilanjutkan dengan lebih baik. "Maka pertemuan ini menjadi penting dan strategis. Tidak saja bagi kami MPR, tapi juga bagi KPK, bangsa, dan negara," ucapnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement