REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris telah secara resmi menolak permintaan Skotlandia untuk menggelar refrendum kemerdekaan kedua. Pada 2014, Skotlandia sempat menggelar referendum, namun mayoritas warganya masih menghendaki negara tersebut bersatu dengan Inggris.
"Anda dan pendahulu Anda (Alex Salamond) membuat janji pribadi bahwa referendum 2014 adalah pemungutan suara 'sekali dalam satu generasi'," kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam suratnya kepada Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon, dikutip laman BBC, Selasa (14/1).
Menurut Johnson, rakyat Skotlandia memilih dengan tegas janji itu untuk menjaga keutuhan Kerajaan Inggris. Dia mengatakan Pemerintah Inggris akan menjunjung tinggi keputusan demokratis rakyat Skotlandia dan janji yang dibuat pemimpinnya untuk mereka.
"Untuk alasan itu, saya tidak bisa menyetujui permintaan transfer kekuasaan yang akan mengarah pada referendum kemerdekaan lebih lanjut," ujar Johnson.
Pada Desember lalu, Nicola Surgeon telah menulis surat kepada Johnson agar Pemerintah Inggris mengizinkan dan memberi kekuasaan kepada Skotlandia untuk menggelar referendum kemerdekaan. Sturgeon merupakan pemimpin partai Scottish National Party (SNP) yang pro-kemerdekaan dan anti-Brexit.
Pada pemilu Inggris tahun lalu, SNP memenangkan 48 dari 59 kursi parlemen Skotlandia. Sturgeon menilai hasil pemilu menunjukkan dukungan besar bagi agendanya untuk mengadakan referendum kemerdekaan.
Namun referendum semacam itu memang tak dapat terjadi tanpa persetujuan Pemerintah Inggris. "Pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, 'apa yang akan Anda lakukan Boris Johnson mengatakan tidak?' Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mempertimbangkan semua opsi yang masuk akal untuk mengamankan hak Skotlandia untuk menentukan nasib sendiri," kata Sturgeon pada 19 Desember lalu.
Seperti dilansir Reuters, dia mengaku tak membayangkan penyelenggaraan referendum kemerdekaan seperti Katalunya di Spanyol. Sebab referendum tersebut diselenggarakan tanpa persetujuan atau pengakuan dari pemerintah nasional.
"Sejalan dengan nilai-nilai kami, kami mengakui bahwa referendum harus legal dan harus diterima secara sah di sini, di Skotlandia dan seluruh Inggris, serta Uni Eropa dan komunitas internasional yang lebih luas," ujar Sturgeon.
Skotlandia telah menggelar referendum kemerdekaan pada 2014. Saat itu sebanyak 55 persen warga di sana menolak hal tersebut. Sturgeon mengatakan keadaan telah berubah sejak pemungutan suara 2014, terutama karena mayoritas masyarakat Skotlandia memilih untuk tetap berada di Uni Eropa dalam referendum Brexit tahun 2016. Sementara Inggris, secara keseluruhan, memilih untuk hengkang dari Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika