REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan likuiditas PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) aman. Berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang mengalami gagal bayar, laporan arus kas (cash flow) di tubuh Asabri dipercaya masih stabil.
Erick menjelaskan, konsep asuransi yang dijalankan Asabri masih berada dalam domain pemerintah. Artinya, pembayaran premi bagi prajurit masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui gaji yang diberikan.
"Cashflow yang diberikan sangat konsisten dari Menteri Keuangan. Jadi tidak ada isu cashflow itu berhenti apalagi buat para prajurit. Sudah pasti itu diguarantee (dijamin)," ujar Erick usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (15/1).
Namun di luar likuiditas tersebut, Erick menyerahkan sepenuhnya pengusutan oleh penegak hukum mengenai potensi korupsi terkait investasi yang dilakukan Asabri. Erick sendiri kembali mengingatkan seluruh pimpinan BUMN untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.
Erick juga mengancam akan kembali melakukan 'pembersihan' bila ditemukan ada pimpinan BUMN yang tak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Menurutnya, apa yang dilakukan saat ini berprinsip 'stick and carrot', yang artinya pemberian penghargaan kepada pejabat disiplin dan pemberian hukuman bagi yang tak bersih.
"Yang namanya nggak bagus ya kita harus bersihkan, harus copot. Dan ini yang menjadi penegakan, bagian dari perbaikan yang ada di Kementerian BUMN," ujar Erick.
Sebelumnya, Kementerian BUMN mengendus adanya praktik investasi yang sama antara Jiwasraya dan Asabri. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah mengkaji persoalan yang terjadi pada PT Asabri (Persero). Kartika mengatakan Kementerian BUMN terus intensif mengkaji Asabri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisaris Asabri.
"Lagi audit dengan BPKP, memang ada seperti di media, ada penurunan nilai saham dan reksadana yang signifikan," ujar Kartika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika