Rabu 15 Jan 2020 22:29 WIB

Edhy Ingin Sumber Daya Laut Natuna Lebih Dioptimalkan

Menteri Edhy Prabowo ingin sumber daya laut Natuna lebih dioptimalkan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Bayu Hermawan
Menkopolhukam Mahfud MD (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) disela-sela joy sailing di geladak KRI Semarang-594 melintas di Laut Natuna, Rabu (15/1/2020).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Menkopolhukam Mahfud MD (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) disela-sela joy sailing di geladak KRI Semarang-594 melintas di Laut Natuna, Rabu (15/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (15/1). Edhy mengatakan kunjungan itu merupakan upaya koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas keamanan di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Edhy mengaku meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya. "Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," ujar Edhy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/1).

Baca Juga

Ke depan, lanjut Edhy, KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Edhy menilai nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, melainkan juga bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan. "Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Edhy.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan kedatangannya bersama Edhy ke Natuna menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar. "Instruksi presiden agar volume patroli ditingkatkan dan kita menjaga kedaulatan laut kita. Hari ini kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas mengenai pengelolaan Natuna ini," ujar Mahfud.

Tak hanya soal keamanan dan kedaulatan, lanjut Mahfud, rapat membahas upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia khususnya di perairan Natuna. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun sentra kegiatan ekonomi di Natuna dengan tetap menjaga keamanan laut.

"Kita akan memperbanyak nelayan kita di sini dengan tetap memprioritaskan nelayan-nelayan setempat," kata Mahfud.

Koordinasi dilakukan di atas geladak kapal perang KRI Semarang - 594. Sebelum rapat digelar, Menteri Edhy dan Menko Mahfud menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polri yang selama ini berpatroli di perairan Natuna Utara.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement