REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA— Turki dan Rusia sedang membahas pembentukan zona aman di kawasan Idlib di barat laut Suriah, di mana warga Suriah yang telantar akibat pertempuran dapat berlindung sementara selama musim dingin, menurut Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Rabu (15/1).
Akar menyebutkan serangan dari pasukan pemerintah Suriah terus berlanjut di kawasan Idlib meski adanya kesepakatan gencatan senjata 12 Januari antara Turki dan Rusia, yang mendukung pihak lawan dalam konflik sembilan tahun Suriah.
Sumber saksi dan gerilyawan, Rabu, mengatakan pesawat tempur Rusia menghantam sejumlah kota yang dikuasai gerilyawan di Idlib selatan untuk pertama kali pasca diberlakukannya gencatan senjata.
Turki, yang mendukung gerilyawan Suriah yang memerangi Presiden Bashar al-Assad dan telah menampung 3,6 juta pengungsi Suriah, merasa khawatir bahwa ofensif itu akan memicu gelombang baru penyelamatan diri dari warga sipil menuju perbatasannya.
Pada Selasa Presiden Tayyip Erdogan mengatakan Turki bertekad untuk mencegah gagalnya gencatan senjata guna menghindari 400 ribu orang yang terlantar mendekati wilayah Turki.
Rusia menyebutkan warga dapat melarikan diri dari serangan di daerah yang dikuasai oposisi dengan menyeberang masuk ke wilayah yang dikendalikan pasukan Presiden Bashar al-Assad, namun Akar berpendapat bahwa itu bukan pilihan.
"Rekan-rekan Idlib kami yang menjadi pengungsi tidak ingin pergi ke daerah yang dikuasai pemerintah," katanya kepada wartawan di Ankara. "Kami sedang berdiskusi dengan Rusia soal pembentukan zona aman, di mana warga dapat menghabiskan periode musim dingin."
Pernyataannya itu muncul dua hari setelah kepala intelijen Turki dan Suriah bertemu di Moskow pada Senin, dalam pertemuan publik pertama yang diakui selama beberapa tahun, dan membahas kondisi di Idlib.
Akar menyebutkan Turki memperketat pos pengamatan yang dikepung pasukan Suriah di kawasan Idlib, dan tidak akan meninggalkannya.
Menhan itu juga mengatakan Turki tidak menerima permintaan resmi tentang seruan parlemen Irak pada 5 Januari mengenai penarikan pasukan asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika