REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan India telah membangun kesan isu Kashmir adalah urusan internal negaranya. Namun, dia menegaskan hal tersebut keliru.

Hal itu disampaikan Qureshi setelah Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan dan membahas Kashmir, Rabu (15/1). Dia mengungkapkan, dalam lima bulan terakhir, Dewan Keamanan PBB telah melakukan dua kali pertemuan untuk mendiskusikan masalah Kashmir.

Menurut Qureshi hal itu merupakan indikasi jelas Kashmir ada dalam agenda Dewan Keamanan PBB. "Ini masalah yang memprihatinkan dan komunitas internasional tak dapat mengabaikan situasi di sana," ujarnya setelah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dikutip Anadolu Agency.

Dia mengatakan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia masih belum bisa dikesampingkan dari Kashmir, dalam konteks ini adalah wilayah Kashmir yang dikelola India. Situasinya masih dibekap ketegangan dan ada pemadaman jaringan komunikasi.

"Pendekatan kepemimpinan India terlihat, dan belum ada respons positif dari mereka," kata Qureshi.

Diplomat Senior Rusia Dmitry Polyanskiy mengonfirmasi tentang pertemuan yang diadakan Dewan Keamanan PBB untuk membahas Kashmir. "Dewan Keamanan PBB membahas Kashmir dalam konsultasi tertutup," ujar Polyanskiy melalui akun Twitter pribadinya.

Dia menyatakan Rusia mendukung normalisasi hubungan antara India dan Pakistan. "Kami berharap peredaan di antara mereka akan diselesaikan melalui upaya bilateral berdasarkan Perjanjian Simla 1972 dan Deklarasi Lahore 1999," ucapnya.

Pertemuan terbaru Dewan Keamanan PBB untuk membahas Kashmir dilaporkan diusulkan China. Namun, usulan itu disebut sempat ditolak Prancis. Paris merasa Kashmir adalah masalah yang harus diselesaikan secara bilateral antara Pakistan dan India.

Bulan lalu, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia telah menggagalkan upaya China mendiskusikan masalah Kashmir di Dewan Keamanan PBB. Beijing memang telah lama menyuarakan keprihatinan atas situasi di Kashmir, terutama di wilayah yang dikelola India.

Kashmir sempat dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus tahun lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.

Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua.

Dua pertiga wilayahnya dikuasai India, sementara sisanya dimiliki Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.

Ikuti Whatsapp Channel Republika