REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI telah menetapkan 50 RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020. Rencananya, ke-50 RUU tersebut akan disetujui dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (21/1).

"Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 ruu yang kita tetapkan hari ini," ujar Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan, ada sejumlah perubahan yang terjadi pada prolegnas prioritas 2020. Pertama, RUU Bakamla masuk ke dalam prioritas 2020, atas usulan dari pemerintah. Kedua, RUU Sisdiknas yang semula usulan Komisi X DPR, sekarang menjadi usulan pemerintah.

"RUU Komisi Yudisial semula usulan Baleg di drop. RUU TNI semula usulan pemerintah menjadi usulan baleg," ujar Supratman.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengapresiasi DPR setelah ditetapkannya 50 RUU prolegnas prioritas 2020. Di mana di dalamnya termasuk dua omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terimakasih atas persetujuan bersama fraksi-fraksi atas prolegnas prioritas 2020," ujar Yasonna.

Ia berharap 50 RUU tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin, terutama yang terkait dengan omnibus law. "Prioritas ini hendaknya dapat kita lakukan bersama-sama. Saya percaya ini demi kepentingan bersama," ujar Yasonna.

Berikut 50 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020 :

1    RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3    RUU tentang Pertanahan

4    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5    RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

6    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

12    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13    RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

14    RUU tentang  Energi Baru dan Terbarukan

15    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16    RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17    RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

20    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

21    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23    RUU tentang Penyadapan

24    RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

25    RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

26    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

27    RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

28    RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional

29    RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)

30    RUU tentang PKS

31    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

32    RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

33    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

34    RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

35    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

36    RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

37    RUU tentang Ketahanan Keluarga

38    RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

39    RUU tentang Profesi Psikologi

40    RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama

41    RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)

42    RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus)

43    RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

44    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika

45    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

46    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

47    RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)

48    RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

49    RUU tentang Daerah Kepulauan

50    RUU tentang Bakamla