REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Para pemimpin suku di hutan Amazon, Brasil melakukan pertemuan selama empat hari dimulai sejak Selasa (14/1). Mereka merencanakan aksi untuk menentang rencana Presiden Brasil Jair Bolsonaro untuk membuka lahan pertanian dan pertambangan di wilayah cagar Amazon.
"Kekayaan yang dibicarakan Bolsonaro adalah kekayaan orang kulit putih, untuk membeli mobil, pesawat, dan peternakan. Kekayaan kami ada di hutan dan sungai di sini," kata pemimpin suku Kayapó, Megaron Txucarramãe pada Rabu (15/1).
Pernyataan itu menyinggung rencana Bolsonaro yang ingin mengintegrasikan 900 ribu penduduk atau suku asli Brasil ke dalam ekonomi dan masyarakat lebih luas. Hal itu dilakukan seraya dengan memanfaatkan kekayaan mineral dan potensi pertanian komersial dari 462 cagar tempat suku-suku di Amazon hidup.
Menurut draf yang dilihat surat kabar O Globo, undang-undang yang sedang dirancang pemerintahan Bolsonaro tak hanya akan membuka wilayah cagar untuk penambangan tapi juga eksplorasi minyak serta gas. Akan dibangun pula bendungan hidroelektrik baru dan pembukaan lahan pertanian komersial dengan tanaman rekayasa genetika yang hingga saat ini dilarang oleh undang-undang tentang tanah suku.
Masyarakat adat memang akan diajak berkonsultasi tentang proyek ekonomi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Brasil. Namun mereka tidak akan memiliki kekuatan atau daya untuk memveto proyek yang diputuskan pemerintah.
Bolsonaro telah menyerukan agar masyarakat adat berasimilasi dengan masyarakat Brasil. Alasannya karena tidak adil jika mereka dipaksa hidup dalam kesengsaraan secara terpisah.
Namun banyak suku mengaku bahwa mereka menerima dan mengalami lebih banyak aksi penyerangan oleh para penebang, petani, dan penambang. Retorika Bolsonaro dianggap merupakan pemicu utama aksi-aksi tersebut.
Pada November tahun lalu Pemerintah Negara Bagian Maranhao, Brasil telah membentuk satuan tugas (satgas) polisi untuk melindungi suku Guajajara dari serangan penebang liar di hutan Amazon. Satgas dibentuk setelah salah satu tokoh dari suku tersebut ditembak mati oleh penebang liar.
Gubernur Maranhao Flavio Dino mengatakan mengingat tak ada lembaga federal yang melindungi masyarakat adat di negaranya, satgas tersebut akan bekerja sama dalam keadaan darurat dan memerangi pembalakan liar di tanah konservasi. The National Institute for Space Research (Inpe) menyebut, kebakaran hutan di Amazon telah meningkat 83 persen antara Januari dan Agustus tahun lalu.
Peningkatan itu dibandingkan dengan pengamatan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2018. Inpe mendeteksi 72 ribu kebakaran di Amazon antara Januari dan Agustus. Itu merupakan jumlah tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2013.
Inpe menyangsikan kebakaran-kebakaran itu disebabkan atau dipengaruhi iklim. Mereka mencatat jumlah kebakaran tidak sesuai dengan yang biasanya dilaporkan selama musim kemarau. "Tidak ada yang abnormal tentang iklim tahun ini atau curah hujan di wilayah Amazon, yang hanya sedikit di bawah rata-rata," ujar peneliti Inpe Alberto Setzer dikutip laman BBC.
Kebakaran itu hampir dipastikan akibat ulah manusia. "Musim kemarau menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penggunaan dan penyebaran api. Tapi menyalakan api adalah pekerjaan manusia, baik sengaja atau tidak disengaja," kata Setzer.
Kepala The World Wide Fund for Nature (WWF) Amazon Program Ricardo Mello mengatakan kebakaran Amazon merupakan konsekuensi dari meningkatnya kegiatan penebangan hutan berskala besar. Kendati demikian, Bolsonaro telah menampik data yang disajikan Inpe. Menurut dia, kebakaran itu disebabkan "musim queimada", yakni ketika para petani menggunakan api untuk membersihkan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika