REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA - Para pemimpin suku asli Brasil mengeluarkan seruan untuk melindungi hutan hujan Amazon dan penduduk asli dari apa yang mereka sebut genosida, etnosida, dan ekosida yang direncanakan oleh Jair Bolsonaro. Presiden Brasil berencana untuk membuka lahan pertanian dan pertambangan di wilayah cagar Amazon.
Dokumen pernyataan terbuka atau manifesto dari kelompok suku asli Amazon ditandatangani pada Jumat (17/1) waktu setempat di akhir diskusi empat hari untuk menolak rencana pemerintah Bolsonaro. Pernyataan terbuka itu mengatakan, bahwa Bolsonaro mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat dengan kebijakannya.
"Pemerintah menyerang kami, dan ingin merebut tanah kami," tulis pernyataan tersebut.
Mereka juga menyerukan satu tahun demonstrasi dan dukungan dari organisasi asing dan aktivis lingkungan. Bolsonaro sebelumnnya telah berjanji untuk mendorong pembangunan ekonomi di Amazon untuk mengangkat suku-suku asli Amazon dari kemiskinan. Dia juga mengatakan, akan meningkatkan kehidupan 30 juta warga Brasil yang tinggal di sana.
Kendati demkian, para pecinta lingkungan khawatir rencana Bolsonaro akan mempercepat kehancuran hutan hujan yang menjadi jantung dunia itu dalam melawan perubahan iklim.
"Kami tidak menerima penambangan, agribisnis, dan penyewaan tanah kami, atau pembalakan, penangkapan ilegal, bendungan pembangkit listrik tenaga air atau proyek lain yang akan berdampak pada kami secara langsung, dan tidak dapat dibatalkan," ujar dokumen berisi empat halaman itu.
Para pemimpin suku asli Amazon telah melakukan pertemuan empat hari membahas masalah ini sejak Selasa pekan lalu. Pertemuan di desa Piaracu di sungai Xingu diinisiasi oleh Raoni Metuktire, kepala Kayapo yang berusia 90 tahun yang menjadi juru kampanye lingkungan hidup pada 1980-an.
Suku-suku asli Amazon mengatakan negara bagian Brasil di bawah Bolsonaro telah gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi tanah adat dan lingkungan sekitar dengan menghentikan aktivitas ilegal dan menghukum penjajah.
Mereka juga menganggap pemerintah bertanggung jawab atas keracunan udara, tanah dan sungai oleh penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali di pertanian yang berdekatan dengan reservasi mereka.
"Kami bertemu oleh Kepala Raoni dengan tujuan untuk datang bersama dan mengecam bahwa sebuah proyek politik oleh pemerintah Brasil tentang genosida, etnosida, dan ekosida sedang berlangsung," kata manifesto itu.
Hinga berita ini dimuat oleh Reuters, Kantor Kepresidenan Bolsonaro menolak berkomentar. Bolsonaro telah menunjuk Badan Urusan Adat Brasil yang dijalankan ileh seorang perwira polisi. Perwira itu pekan ini mengatakan, bahwa pertemuan di Xingu adalah pertemuan yang sepenuhnya dijalankan sendiri yang tidak dapat didukung karena menurut pemerintah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Perbatasan bagi pertanian di Brasil telah mengalami pemajuan wilyaha ke wilayah Amazon dalam beberapa tahun terkahir. Hal ini menyebabkan konflik tanah dengan penduduk asli.
Invasi pemesanan oleh pembalak liar dan penambang telah meningkat sejak Bolsonaro menjabat tahun lalu. Ini mengarah ke bentrokan. Setidaknya delapan pemimpin adat tewas tahun lalu dalam keadaan yang belum diklarifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika