REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir yang merendam kawasan industri Pulogadung 1 Januari lalu memperlihatkan rentannya, obyek vital nasional ini dari aktivitas alam di musim penghujan. Walaupun pihak pengelola PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) mengaku sudah melakukan antisipasi penanganan banjir.
Akan tetapi beberapa titik kawasan industri Pulogadung tetap terendam banjir. Bahkan banjir yang meredam beberapa kawasan akses area pabrik cukup parah. Padahal banjir di pulogadung terjadi hampir tiap tahun, dan banjir parah yang merendam kawasan industri Pulogadung juga bukanlah kali pertama.
Corporate Secretary PT JIEP, Purwati mengakui banjir yang terjadi kemarin memang sempat merendam beberapa kawasan industri Pulogadung. Terutama, ia menyebut ada tiga titik yang dianggap cukup parah yakni, akses jalan di Pulo Buaran, Pulo Kambing dan Rawa Terate. Di tiga wilayah ini diakui dia memang sering banjir terutama bila hujan deras.
"Perkiraan sekitar 30 persen kawasan kemarin yang sempat terendam banjir," kata Purwati.
Diakui dia, letak kawasan industri Pulogadung saat ini sudah berada di tengah kawasan pembangunan padat. Berbeda sekali dengan saat awal kawasan industri Pulogadung direncanakan pada 1973. Dulu kawasan industri Pulogadung masih berada di pinggiran Jakarta, namun saat ini kawasan ini diapit oleh pemukiman dan bahkan area komersial.
Dengan kondisi tersebut, disadari dia, PT JIEP sudah berusaha menyesuaikan sarana dan prasarana penunjang. Bahkan ada divisi sendiri yang rutin melakukan kontrol terhadap drainase, yakni divisi integrated estate. "Jadi sebenarnya sudah banyak langkah antisipasi banjir yang kita lakukan," kata dia.
Termasuk diantaranya, mengalirkan air, di dalam kawasan ke dua kali yang mengalir di sekitar kawasan industri Pulogadung, yakni Kali Petukangan dan Kali Sunter. Bahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola Banjir Kanal Timur (BKT) agar saluran drainase bisa mengalir ke sana. Namun secara teknis ternyata tidak bisa karena dari BKT ke kawasan industri Pulogadung ternyata naik atau lebih tinggi.
Terkait saat banjir pada 1 Januari lalu, Purwati mengatakan sudah membuka posko 24 jam di beberapa titik di kawasan industri Pulogadung. Di posko tersebut, menyiapkan bantuan logistik, pompa mobile dan berbagai informasi, terutama terkait prediksi cuaca, curah hujan, perahu karet serta bantuan yang lain. "Posko ini juga menerima pengaduan dari pihak pengusaha," kata dia.
Bahkan diakui dia, tim direksi sudah turun memantau derasnya air banjir sejak 1 Januari, dan membanyu evakuasi. Kebetulan konsep pabrik, sebagian sudah dibuat dua lantai. Jadi tidak semua pabrik terdampak langsung dari banjir. Apalagi saat ini diakui dia, JIEP sudah mulai memperbanyak area serapan air.
Melalui hutan kota di dalam kawasan, ia menyebut, JIEP sudah berusaha memperbaiki area hijau, danau Rawa Terate dan hutan kota. Selama ini, kawasan tersebut banyak diduduki pedagang, dan JIEP tidak bisa menertibkan mereka. Karena terkendala Pergub 207 tahun 2015, yang mengatur penertiban.
Dalam Pergub itu, disebutkan penertiban harus dilakukan oleh Pemda DKI atau mendapat persetujuan dari Pemda DKI. Pihaknya sudah pernah berusaha berkomunikasi dengan Pemda DKI, namun belum mendapatkan izin. "Jadi kami juga terkendala untuk segera memperbaiki area resapan air tersebut," ujar dia.
Purwati memaparkan ke depan memang JIEP sedang mempersiapkan remasterplan kawasan industri Pulogadung. Karena ada perubahan penggunaan lahan dari area produksi ke area komersial. Sebab untuk kawasan produksi, beberapa pengusaha menilai pabrik di Pulogadung sudah kurang strategis, terutama dengan upah minimum Jakarta yang semakin tinggi.
"Rencana remasterplan itu sudah di DPRD DKI dan rencananya akan dibahas pada 2020 ini," ujar dia.
Menanggapi kondisi kawasan industri Pulogadung yang sering banjir tersebut. Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam waktu dekat akan memanggil PT JIEP untuk meminta penjelasan penanganan banjir di kawasan ini.
Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengaku prihatin apabila kawasan industri Pulogadung, yang sudah mendapat status obyek vital nasional pada 2017, masih belum bisa mengantisipasi banjir.
Padahal, kata dia, seharusnya kawasan industri Pulogadung harus bebas banjir, atau setidaknya genangan yang ada harus cepat surut. "Karena itu rencana akan kita undang nanti PT JIEP," kata dia.
Pemanggilan ini terkait bagaimana penjelasan dan koordinasi PT JIEP sebagai pengelola kawasan industri dengan pelaku usaha yang berada di kawasan industri Pulogadung.
Sebab ada beberapa laporan yang masuk terkait kurang baiknya pengelolaan kawasan terutama saat banjir merendam kawasan ini.
Apalagi selama ini hampit setiap siklus banjir lima tahunan, kawasan industri Pulogadung tidak pernah absen dari tergenang banjir. "Karena itu, nanti kita akan koordinasikan ini," ujar Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika