REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) meminta pemerintah untuk mencabut kewajiban tanam bawang putih oleh para importir bawang putih di Indonesia. Sebab, importir tidak memiliki kemampuan untuk membina petani dalam membudidaya bawang putih yang selama ini diimpor.

Ketua PPBN, Mulyadi, mengatakan, kewajiban tanam menimbulkan kegaduhan baik di kalangan importir dalam negeri maupun eksportir dari luar negeri. Sebagai gantinya PPBN mengusulkan agar wajib tanam bawang putih diganti dengan kewajiban importir memberikan dana kepada pemerintah untuk kebutuhan pembinaan petani dan budidaya bawang putih.

"Ini sebagai tanggung jawab moral. Kita usulkan diganti saja wajib tanam bawang putih menjadi post tarif. Kita yang bayar," kata Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Mulyadi menegaskan, usulan tersebut bukan berarti PPBN menolak swasembada bawang putih. Ia mengatakan, jika pemerintah ingin agar target swasembada bawang putih tercapai tahun 2021, maka pelaku usaha yang tidak berpengalaman untuk tidak dibebankan. Pelaku usaha, kata dia, merasa wajib tanam menjadi paksaan yang membuat iklim usaha jadi tidak kondusif.

Pihaknya siap membayar post tarif sesuai rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada pemerintah. Dana yang dibayarkan itu dapat seluas-luasnya digunakan untuk menata produksi bawang putih secara nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN) Muslim Arbi menilai, keinginan pemerintah untuk mencapai swasembada bawang putih tahun depan sulit dicapai. Menurut dia, banyak kesulitan di lapangan yang dihadapi oleh importir bawang putih untuk mendapatkan RIPH.

"Pemerintah apakah komitmen mau mencapai swasembada bawang putih?" katanya.