REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memperkenalkan 22 pejabat baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menempati kursi Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Perkenalan itu disampaikan Menteri Edhy saat membuka Rapat Koordinasi KKP di the Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1).
Edhy menjelaskan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah. Edhy mengaku sudah lama berencana berbicara terbuka sekaligus memperkenalkan penasihat menteri.
Ia berharap penasihat menteri dapat memberikan masukan agar upaya KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. 'Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," kata Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Senin (20/1).
Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Edhy berharap, ke depan kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis, serta berdasarkan budaya nusantara. "Bukan kebijakan atas balas dendam karena kita punya dendam dengan seseorang sehingga kebijakan kita harus berlawanan," ucap Edhy.
Dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 di antaranya menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan KKP
Penasihat Menteri:
1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)
2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)
3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)
4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)
5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)
7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)
8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)
9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)
10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)
11. Effendi Gazali (anggota/pensihat bidang komunikasi publik)
12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)
13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan
Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:
1. Muhammad Yusuf (pembina)
2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)
3. Yugi Prayatna (pembina)
4. Effendi Gazali (ketua)
5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
8. Welnaldi (sekretaris)
9. Bunga Kejora (wakil sekretaris).
Ikuti Whatsapp Channel Republika