REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah luasan Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Epi Kustiawan, luasan Tahura diharapkan bisa bertambah hingga 1.000 hektare dari luasan saat ini yang mencapai 538 hektare.

“Lahannya itu ada di sebelah Tangkuban Parahu 600 hektare, dekat Ciater tapi masuk daerah Sagala Herang dan satu lagi yang di Bukit Unggul 400 hektare," ujar Epi Kustiawan kepada wartawan di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Selasa (21/1).

Epi mengatakan, lahan tersebut merupakan bagian dari 12 ribu hektare lahan pengganti dari pihak Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ke Pemprov Jabar. Namun, untuk menambah luasan dan status hutan atas lahan tambahan tersebut pihaknya mengajukan permohonan ke Menteri LHK.

“Kita akan mengirim surat, mau kita ajukan (ke Menteri LKH), nanti ada tim terpadu yang akan verifikasi lahan," katanya.

Menurut Epi, sebelum permohonan perluasan dikabulkan, proses yang ditempuh KLH memang tidak sederhana. Dalam verifikasi lahan, tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi hingga aktifis lingkungan akan menyisir apakah lahan tersebut tidak memiliki sertifikat ganda hingga tidak ada warga yang menduduki lahan tersebut. “Prosesnya lama, tapi harapan kita 2-3 bulan ini permohonan dikabulkan,” katanya.

Hasil verifikasi juga, kata dia, nanti akan menentukan apakah lahan-lahan yang masuk perluasan Tahura tersebut menjadi hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi. “Nanti dikukuhkan LHK. Tahura sendiri kan masuknya ke dalam hutan konservasi,” katanya.

Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri menurut Epi, sempat menyampaikan agar Tahura menambah luasan. Permohonan yang diajukan Pemprov Jabar sendiri menurut Epi bagian dari menagih janji tersebut. “Luasan ini nantinya akan didorong dengan rencana kami melakukan pengembangan Tahura,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika