REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/1), dengan keputusan menghentikan revitalisasi Monas.
"Karena berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pemprov DKI harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Sekretariat Negara (Setneg)," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Atas hal tersebut, Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta Heru Hermawanto belum memutuskan akan menghentikan revitalisasi Monas seperti saran DPRD DKI Jakarta. Hal itu karena dia akan melapor pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk koordinasi.
"Nanti akan kami laporkan (kepada Anies). Kalau menang harus kami hentikan ya hentikan, ini sementara kan sifatnya, kalau memang harus kami lengkapi, akan kami lengkapi," kata Heru.
Heru menjelaskan akan mencermati soal Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka yang menjadi dasar DPRD menghentikan sementara revitalisasi karena belum ada izin dari Sekretariat Negara.
"Ini kami cermati betul. Karena awalnya Keppres 25 pada waktu itu menyusun dengan asumsi pelaksanaan dibebankan kepada APBN, jelas di pasal itu, yang harus perbaikan itu pemerintah pusat. Lalu ada pendelegasian saat GBK, Monas, Kemayoran, dan baru dilepaskan pengelolaan itu baru Monas. Kita cek seperti apa," ucap Heru.
Setelah keluar Keppres 25 Tahun 1995, Pemprov DKI kemudian mengeluarkan Pergub Rencana Induk Penataan Medan Merdeka Tahun 1997. Di situ, menurut Heru, Pemprov menjadi pengelola dan bisa melakukan penataan.
"Untuk implementasi, disusun Pergubdan di dalamnyapenataan kawasan Monas, salah satunya melalukan penataan taman," ucap Heru.
Adapun dalam pasal Pasal 4 Keppres 25 tahun 1995 itu, memang disebutkan bahwa apabila ada penataan ulang atau revitalisasi kawasan Monas ini maka pemerintah pusat mesti dilibatkan. Bahkan, ada beberapa kementerian mesti dilibatkan sebagai Komisi Pengarah. Adapun tugas komisi pengarah ini yakni memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas.
Poin itu tertuang dalam pasal 5 Keppres 24 tahun 1995. Politikus PDIP itu merasa geram karena Pemprov DKI terkesan ceroboh dan terburu-buru sehingga tak mengikuti regulasi yang harus dilalui, salah satunya dengan melakukan penebangan dan pemindahan pohon sisi selatan Monas.
"Saya pikir bapak (Pemprov DKI) harus berkomunikasi dengan Setneg. Pokoknya semua kegiatan di Monas bapak hentikan sementara, sampai ada persetujuan dari Setneg terkait Keppres. Semua aturan tetep kalah dengan Keppres," kata Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika