REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah melakukan segala upaya guna membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, yakni mengajak Malaysia dan Filipina untuk memperketat pengamanan perairan.
"Kami mengutuk keras aksi penculikan terhadap WN Indonesia yang kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf," kata Charles Honoris dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/1).
Charles mengatakan Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki kesepakatan Trilateral terkait pengamanan wilayah perairan di kawasan. Dia mengungkapkan, perjanjian tersebut sebenarnya telah diseoakati pada 2016 lalu.
Dia mengatakan, kesepakatan tersebut mencakup kerjasama dalam melakukan patroli bersama dan pertukaran informasi intelejen dalam rangka mengamankan perairan dari berbagai aksi kejahatan. Namun, dia menilai, kesepakatan tersebut tidak dijalankan sehingga tingkat kerawanan di perairan tersebut masih tinggi.
Dia lantas menyinggung perairan Selat Malaka yang sempat rawan akan kejahatan perompakan, pembajakan dan pencurian. Dia mengatakan, kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam melakukan patroli bersama melalui patroli udara dapat menurunkan angka kejahatan di perairan itu secara drastis.
"Apabila kita melihat pengalaman di Selat Malaka, kerjasama antarnegara dapat secara efektif memberantas kejahatan di perairan," katanya.
Karena itu, dia berpendapat, penculikan oleh Abu Sayyaf hanya bisa diatasi jika Pemerintah RI mendesak Malaysia dan Filipina untuk bersama-sama menjalankan kerjasama pengamanan yang sudah pernah disepakati. Kerjasama juga dapat meliputi penempatan sea marshal atau personel bersenjata pada kapal-kapal yang melewati jalur-jalur rawan.
Dia mengatakan, penggunaan teknologi seperti alat-alat deteksi dan penginderaan jarak jauh yang dimiliki oleh angkatan bersenjata tiga negara juga dapat secara efektif mencegah berbagai aksi kejahatan di laut termasuk penculikan. TNI misalnya sudah memiliki Pusat Informasi Maritim yang juga dibekali peralatan untuk membaca secara detil pergerakan kapal di wilayah perairan.
Kelompok Abu Sayyaf kembali menculik lima WNI di Perairan Malaysia pada Kamis (16/1) lalu.