REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggandeng PT Sikumis Bangun Indonesia untuk membantu petani, peternak, dan nelayan Jabar menjual produk agro. Kerja sama, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU)  di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu petang (22/1).

Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, MoU tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan pangan, meningkatkan daya saing produk agro (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan) Jabar. Selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Nantinya, kata dia, situs jual beli sikumis.com akan menjual produk agro dari petani, peternak, dan nelayan Jabar. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya Pemda Provinsi Jabar dalam mengakselerasi digitalisasi perdagangan.

“Kita memang sejalan dengan visi Desa Digital, yang salah satu aspeknya adalah aspek perdagangan," ujar Ridwan Kamil yang akrab Emil.

Emil mengatakan, kerja sama ini pun bisa mengedukasi warga desa untuk menggunakan e-commerce. Serta, memberantas dan menghilangkan yang disebut dengan tengkulak, yang seringkali dalam perdagangan konvensional mengambil peran terlalu berlebihan.

"Sehingga sampai kapanpun petani selalu dalam kondisi yang tidak sejahtera,” kata Emil.

Pada saat panen berlebih, mereka akan mendapatkan harga resi gudang, jadi didaftarkan kelebihan pangannya dalam bentuk kupon. Untuk kuponnya, bisa dicairkan untuk kredit bersama bank yang dikelola oleh perusahaan ini.

“Jadi dari sisi ekonomi keuangannya, dari sisi penjualan dan lain-lain insyaallah ini sejalan dengan akselerasi digitalisasi perdagangan di Jawa Barat,” kata Emil.

Sementara menurut Direktur Utama PT Sikumis Bangun Indonesia Edward Siagian, Jabar memiliki potensi dalam bidang agro. Namun, akses pendanaan dan pemasaran masih menjadi kendala petani, peternak, dan nelayan Jabar.

“Kita melihat pertanian di Jawa Barat ini cukup besar dan luas. Tapi para petani itu kalau cari pendanaan sulit juga, dan yang paling utama, pemasarannya sulit, sehingga seringkali ada yang namanya praktik tengkulak," katanya.

Untuk menghilangkan itu, kata dia,  sebenarnya negara sudah membangun sistem sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, tidak berjalan dengan baik oleh karena itu diperbaiki dengan digitalisasi.

“Kami menginginkan, karena Jabar ini sentra pertanian, kita upayakan menjadi sentra yang tidak hanya dinikmati oleh warga Jawa Barat saja, tapi juga bisa dinikmati oleh provinsi-provinsi lain yang membutuhkan, terutama juga pasar-pasar ekspor,” paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika