REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait omnibus law, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam proses pengkajian dan akan mengundang para pakar pada rapat pleno 12 Februari mendatang untuk membahasnya.

Akan tetapi, menurut Din, hal yang paling penting adalah jangan sampai omnibus law tidak menguntungkan masyarakat. Kehadiran omnibus law bagi Din harus menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

Din menambahkan, jangan sampai demi efisiensi, omnibus law menabrak undang-undang dasar yang sudah ada. Ia menegaskan, MUI tidak dalam posisi menolak, tetapi sekadar mengingatkan.

Berikut video lengkapnya.

Videografer | Surya Dinata

Video Editor | Fian Firatmaja