REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat sebenarnya banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Sebab, hal yang penting adalah pelayanan publik tidak terganggu.

"Selama pemerintah belum bisa menjamin memenuhi kebutuhan pegawai maka tenaga kontrak masih diperlukan. Tinggal formatnya, bisa melalui formula PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun harian lepas atau pun konsep honorer," kata Gubernur Ganjar di Batang, Kamis (23/1).

Ganjar mengatakan saat ini jumlah guru yang ada masih kurang sehingga tidak memungkinkan jika tenaga honorer dihapus seluruhnya. "Oleh karena, komprominya adalah membuat honorer. Namun, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yang bagus adalah jika daerah mengangkat honorer maka (pemda) harus siap membiayai dan tidak dibebankan pada Pemerintah Pusat," katanya.

"Itulah kekuatan otonomi daerah dan menurut saya itu lah cara kompromi Menpas RB memberi izin situasi yang sangat bagus," katanya menegaskan.

Terkait hasil pembahasan KemenPan RB dan DPR RI honorer akan dihapus, politikus PDIP ini mengatakan jika negara belum bisa memenuhi kekurangan pegawai maka hal itu seharusnya tidak boleh. "Sebenarnya ada formula PPPK, itu bisa memenuhi kebutuhan pegawai. Namun untuk kerja-kerja yang sifatnya terbatas, maka dikontrakkan saja untuk menghindari rekrutmen honorer. Jadi ada terminasi waktu untuk memenuhi kekurangan pegawai yang terjadi saat ini," katanya.

Ia menilai penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kurang tepat. Sebab, hal itu justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi yang saat ini justru kekurangan tenaga.

"Saat ini saja banyak instansi yang kekurangan pegawai sehingga tenaga honorer tidak memungkinkan jika dihapus. Untuk guru saja saat ini kurang sehingga jika dipangkas maka bisa tidak ada guru, terus yang mau ngajar siapa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika