REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono angkat suara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat. Heru meminta agar pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.
Pemerintah, kata Heru, seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. “Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru dikutip dari siaran resmi Istana, Ahad (26/1).
Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media. Ia mengatakan, pembangunan underpass Kemayoran pun telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat. “Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara tim DKI dan Kementerian PU,” kata dia.
Karena itu, Heru mengajak Pemerintah Provinsi DKI bersama membahas masalah tersebut. “Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujar dia.
