REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dalam sidang pemakzulan pengacara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencoba menuduh Partai Demokrat membatalkan hasil pemilihan presiden 2016. Mereka berpendapat penyelidikan tindakan Trump terhadap Ukraina bukan misi untuk mencari fakta tapi bermotif politik.
"Di sana mereka mencoba untuk melakukan intervensi skala paling besar dalam sejarah pemilihan umum Amerika dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi," kata penasihat hukum Gedung Putih Pat Cipollone kepada para Senator, Ahad (26/1).
Argumen tim pengacara Trump itu untuk membantah dakwaan House of Representative bulan lalu. Ketika House menyatakan Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta Ukraina menyelidiki rival politiknya Joe Biden dan menghalang-halangi proses penyelidikan Kongres.
Para pengacara Trump melakukan pembelaan yang agresif. Mereka mengatakan presiden AS ke-45 itu dikepung lawan politik yang berusaha agar ia tidak terpilih lagi dalam pemilihan presiden November mendatang.
"Mereka meminta Anda sekalian untuk merobek surat suara di seluruh negeri dengan keputusan Anda sendiri, keputusan yang diambil dari rakyat Amerika," kata Cipollone.
Tim pengacara Trump mengatakan sidang pemakzulan itu hanya kelanjutan dari upaya Partai Demokrat menjatuhkan Trump. Setelah mereka gagal mendakwa Trump atas tuduhan campurang tangan Rusia dalam pemilihan umum 2016.
Salah satu anggota tim pengacara Trump, Jay Sekulow memegang laporan dari jaksa khusus Robert Mueller. Sambil mengangkat laporan itu tinggi-tinggi, ia mengatakan Demokrat harusnya tidak menyelidiki presiden atas sambungan telepon dengan Ukraina karena mereka gagal menurunkan Trump melalui tuduhan campur tangan Rusia.
"Setiap orang yang memiliki pikiran yang adil yang menonton sidang Senat hari ini dapat melihat betapa tidak adilnya saya diperlakukan dan ini jelas semua orang tahu ini pemakzulan hoax yang parsial, termasuk Demokrat sendiri yang mengetahui betul itu," cicit Trump di Twitter.
Pengacara Trump hanya memberikan presentasi selama dua jam. Mereka akan menjabarkan inti kasus tersebut pada Senin (27/1) waktu setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika